DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Sampah, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Sampah; 3. Hak dan Kewajiban; 4. Perijinan Pengelolaan Sampah; 5. Pengelolaan Sampah; 6. Pendanaan dan Kompensasi; 7. Peran Masyarakat; 8. Insentif; 9. Larangan; 10. Pembinaan dan Pengawasan; 11. Sanksi Administratif; 12. Ketentuan Penyidikan; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan Kota Cirebon yang bersih dan berbudaya bersih, maka perlu pengelolaan sampah secara komprehensif, terpadu, dan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang didukung dengan paradigma tingkah laku dari setiap pihak baik perseorangan maupun badan, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampahnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 13 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
14.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
15.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
16.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 72); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perusahaan komanditer, perseroan lainnya.
7.Pelaku usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang melakukan usaha ekonomi produktif.
8.Produsen adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
9.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
12.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14.Penghasil sampah adalah setiap orang, badan dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16.Penanganan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah.
17.Pengurangan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
18.Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/ atau daur ulang energi.
19.Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksanaya kegiatan penanganan sampah.
20.Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
21.Penyelenggara Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoprasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
22.Pemilahan adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
23.Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
24.Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
25.Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
26.Pengelolaan sampah mandiri adalah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok di tingkat sumber.
27.Tempat penampungan sementara, atau yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
28.Tempat pengolahan sampah terpadu, atau yang selanjutnya disebut TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
29.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauaran ulang skala kawasan.
30.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
31.Metode lahan uruk terkendali adalah metode pengurukan di areal pengurukan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari, metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan uruk saniter.
32.Metode lahan uruk saniter adalah metode pengurukan di areal pengurukan sampah yang telah disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurukan serta penutupan sampah setiap hari.
33.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
34.Insentif adalah suatu sarana memotivasi perseorangan, lembaga dan badan dalam mengelola sampah berwawasan lingkungan.

BAB II

SAMPAH

Pasal 2

(1)Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.kawasan komersial;
2. b.kawasan industri;
3. c.kawasan khusus;
4. d.fasilitas sosial;
5. e.fasilitas umum; dan/atau
6. f.fasilitas lain.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.
(5)Dalam hal jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap orang berhak:

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah Kota, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
b.berpasitipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelengaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

(1)Penghasil sampah wajib menaruh/membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan sesuai dengan jenis sampahnya.
(2)Penghasil sampah wajib melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(3)Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
(4)Pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lain wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
(5)Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum yang mengakibatkan timbulan sampah wajib bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari penyelenggaraan keramaian tersebut.

BAB IV

PERIJINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki ijin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah.
(2)Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pengangkutan sampah;
2. b.pengolahan sampah; dan/atau
3. c.pemrosesan akhir.
(3)Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku pemberdayaan masyarakat yang tidak berbadan hukum.
(4)Ijin untuk usaha pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Ijin untuk usaha pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(6)Ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir apabila:
1. a.masa berlaku berakhir; atau
2. b.badan usaha pemegang ijin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut.

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah menerbitkan keputusan ijin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
(2)Proses pemberian ijin harus memperhatikan aspek-aspek teknis, yuridis, sosiologis, ramah lingkungan, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota.
(3)Keputusan mengenai pemberian ijin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat.
(4)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui media cetak, atau media elektronik atau papan pengumuman di lokasi strategis dan dapat diakses dengan mudah.
(5)Ketentuan mengenai mekanisme memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengecualian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

(1)Pengelolaan sampah dilakukan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, masyarakat dan badan.
(2)Pengelolaan sampah terdiri atas:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah.

Pasal 8

(1)Wali Kota menetapkan kebijakan dan strategi Daerah Kota dalam pengelolaan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi Daerah Kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat :
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
2. b.program pengurangan dan penanganan sampah.
(3)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus meliputi :
1. a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
2. b.target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 9

(1)Kebijakan dan strategi Daerah Kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(2)Dalam menyusun kebijakan strategi Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 10

(1)Wali Kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Rencana induk sebagimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan.
(3)Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…