DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 187

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Nama Dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Perumda, Perencanaan Operasional Dan Pelaporan , Tahun Buku Dan Penggunaan Laba, Penugasan Pemerintah Daerah Kepada Bank Cirebon, Pembinaan Kerjasama Dan Pengembangan , Asosiasi, Pembubaran , Ketentuan Lain - Lain , Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sekaligus untuk memperkuat struktur permodalan, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON Dan WALIKOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4
5.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, yang selanjutnya disebut Bank Cirebon adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Cirebon.
6.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
7.Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Bank Cirebon.
8.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Cirebon.
9.Direksi adalah Direksi Bank Cirebon yaitu organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Pegawai adalah Pegawai Bank Cirebon.
11.Pejabat Struktural adalah Pegawai yang menduduki jabatan di Perumda BPR Bank Cirebon.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
13.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Bank Cirebon untuk :
1. a.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan taraf hidup rakyat;
2. b.mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan;
3. c.menambah sumber pendapatan asli daerah; dan
4. d.memenuhi kebutuhan daerah dan kelayakan usaha. 5
(2)Tujuan dibentuknya Bank Cirebon ini adalah:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2014 diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon.

Pasal 4

(1)Bank Cirebon berkedudukan di Jalan Talang Nomor 43 Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
(2)Bank Cirebon wajib menetapkan budaya Perusahaan, nilai- nilai dan logo lambang Perusahaan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha BPR meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 6

Kegiatan usaha Perusahaan dilandasi dengan ijin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Bank Cirebon didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal tiga bulan Februari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (03-02-1970), berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar dan Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dan memperoleh ijin operasional dari Menteri Keuangan sejak tanggal tiga belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (13-08-1971) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep.203/DKK/II/8/71.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagai kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
(2)Modal Disetor sampai dengan Peraturan Daerah ini disahkan sebesar Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), yang terdiri atas :
1. a.sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) merupakan penyertaan modal awal pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 1978 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Pendirian Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
2. b.sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 1984 tentang perubahan kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Cirebon tanggal 3 Februari 1970 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar dan Desa Kotamadya Cirebon;
3. c.sebesar Rp. 301.000.000,00 (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank 7 Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
4. d.sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2001;
5. e.sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2003;
6. f.sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2005;
7. g.sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Jabar Cabang Cirebon, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon dan Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon;
8. h.sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon dan Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Cabang Cirebon; dan
9. i.sebesar Rp. 7.849.000.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) merupakan penyertaan modal pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Bank Cirebon.
(3)Setiap perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Penambahan modal disetor berasal dari Pemerintah Daerah Kota melalui APBD.
(5)Dalam hal penambahan penyertaan modal Daerah Kota kepada Bank Cirebon disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 8

BAB VII

ORGAN PERUMDA

Pasal 9

(1)Organ Bank Cirebon terdiri dari:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas.
(3)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi.
(4)Susunan organisasi dan tata kerja Bank Cirebon ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota. Paragraf Kesatu KPM

Pasal 10

(1)KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Bank Cirebon dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:

1.perubahan anggaran dasar;
2.pengalihan aset tetap;
3.kerja sama;
4.investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5.penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6.pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi;
7.penghasilan dewan pengawas dan direksi;
8.penetapan besaran penggunaan laba;
9.pengesahan laporan tahunan;
10.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil- alihan, dan pembubaran; dan
11.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Bank Cirebon dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. 9 Paragraf Kedua Dewan Pengawas

Isi peraturan

Teks187PDFHirarki

Memuat teks peraturan…