DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Kepariwisataan, Usaha Pariwisata, Penyelenggaraan , Usaha Pariwisata, Kewajiban Dan Larangan, Peran Serta Masarakat , Badan Promosi Pariwisata Daerah, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi , Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Cirebon merupakan kota yang memiliki nilai akar sejarah dan kebudayaan serta strategis untuk pengembangan kepariwisataan sebagai wujud tujuan tercapainya arah pembangunan dibidang pariwisata;
c.bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15);
9.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 7 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15.Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
16.Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturanperundang- undangan.
17.Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
18.Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Angkutan kereta api wisata adalah penyediaan angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Angkutan laut domestik wisata adalah penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
22.Biro usaha perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
23.Agen usaha perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
24.Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
25.Usaha restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26.Usaha rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27.Usaha bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan (mencampur), penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
28.Usaha kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29.Usaha jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
30.Usaha pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
31.Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
32.Usaha hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
33.Usaha pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
34.Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
35.Usaha gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
36.Usaha gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
37.Usaha bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan danminum.
38.Usaha arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
39.Usaha hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
40.Usaha kelab malam adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria.
41.Usaha diskotek adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman. 42.Usaha pub/rumah musik adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik hidup dan pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minuman. 43.Usaha panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih. 44.Usaha taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam- macam atraksi. 45.Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu. 46.Usaha karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum. 47.Usaha jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan. 48.Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan. 49.Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik. 50.Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. 51.Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata. 52.Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk. 53.Usaha wisata bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut. 54.Usaha Solus Per Aqua (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. 55.Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Cirebon. 56.Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia adalah sekelompok orang dan/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang- undangan. 57.Usaha perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan. 58.Usaha motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum. 59.Apartel/kondotel adalah apartemen/kondominium yang difungsikan sebagai tempat menginap secara harian dengan dipungut bayaran.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah Kota berwenang melakukan pembangunan kepariwisataan dengan tujuan untuk:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. c.menghapus kemiskinan;
4. d.mengatasi pengangguran;
5. e.melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya;
6. f.memajukan kebudayaan daerah;
7. g.mengangkat citra diri;
8. h.memupuk rasa cinta tanah air;
9. i.memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. j.mempererat persahabatan antarbangsa.
(2)Dalam melakukan pembangunan kepariwisataan Pemerintah Daerah Kota memiliki kewenangan sebagai berikut :
1. a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
2. b.menetapkan destinasi pariwisata daerah;
3. c.menetapkan daya tarik wisata daerah;
4. d.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
5. e.melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
6. f.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Daerah Kota;
7. g.memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di Daerah Kota;
8. h.memberikan pembinaan antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan kepariwisataan, sosialisasi tentang peraturan kepariwisataan dan penyelenggaraan bimbingan masyarakat sadar wisata;
9. i.menyelenggarakan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah Kota;
10. j.memelihara, mengembangkan dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Daerah Kota;
11. k.mengalokasikan anggaran kepariwisataan; dan
12. l.melaksanakan pengawasan kegiatan kepariwisataan dalam lingkup Daerah Kota.
(3)Pembangunan kepariwisataan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana Induk Kepariwisataan yang meliputi:
1. a.industri pariwisata;
2. b.destinasi pariwisata;
3. c.promosi dan pemasaran; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(4)Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan pembangunan kepariwisataan menetapkan kawasan strategis pariwisata dengan memperhatikan aspek yang meliputi sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat serta aspek lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah daerah.

BAB III

USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Bidang Usaha Pariwisata antara lain:

a.daya tarik wisata;
b.kawasan pariwisata;
c.jasa transportasi wisata;
d.jasa perjalanan wisata;
e.jasa makanan dan minuman;
f.penyediaan akomodasi;
g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i.jasa informasi pariwisata;
j.jasa konsultan pariwisata;
k.jasa pramuwisata;
l.wisata tirta; dan
m.Solus Per Aqua (SPA);

Pasal 5

(1)Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
(2)Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub jenis usaha:
1. a.pengelolaan peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya;
2. b.pengelolaan Museum;
3. c.pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
4. d.pengelolaan obyek ziarah; dan
5. e.sub jenis usaha lainnya.
(3)Sub jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(4)Usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berkedudukan di Indonesia atau perorangan.

Pasal 6

(1)Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
(2)Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia yang berbadan hukum.

Pasal 7

(1)Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi jenis usaha:
1. a.angkutan jalan wisata;
2. b.angkutan kereta api wisata;
3. c.angkutan sungai dan/atau danau wisata;
4. d.angkutan laut domestik wisata; dan
5. e.angkutan laut internasional wisata.
(2)Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia atau perorangan.

Pasal 8

(1)Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi jenis usaha:
1. a.biro perjalanan wisata; dan
2. b.agen perjalanan wisata.
(2)Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
(3)Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
(4)Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia yang berbadan hukum.
(5)Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi usaha jasa pemesanan sarana perjalanan wisata.
(6)Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia atau Perorangan.

Pasal 9

(1)Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi jenis usaha :
1. a.restoran;
2. b.rumah makan;
3. c.kafe;
4. d.pusat penjualan makanan;
5. e.jasa boga; dan
6. f.jasa makanan dan minuman kesehatan.
(2)Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia atau perorangan.

Pasal 10

(1)Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi jenis usaha :
1. a.hotel;
2. b.kondominium hotel;
3. c.apartemen servis;
4. d.bumi perkemahan;
5. e.persinggahan karavan;
6. f.vila;
7. g.pondok wisata;
8. h.jasa manajemen hotel;
9. i.hunian wisata senior/lanjut usia;
10. j.rumah wisata;
11. k.motel; dan
12. l.jenis usaha akomodasi lain.
(2)Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha :
1. a.hotel bintang; dan
2. b.hotel non bintang.
(3)Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha :
1. a.homestay; dan
2. b.guest house.
(4)Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
1. a.motel (transient hotel); dan
2. b.apartel/kondotel.
(5)Jenis usaha hotel, motel, apartel dan kondotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Badan Usaha Indonesia yang berbadan hukum.
(6)Jenis usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh perorangan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…