DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang meliputi Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Wali Anak dan Pengampuan, Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah, Koordinasi, Kerjasama, Sistem Informasi, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan, Pengawasan, da Pengedalian, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
16.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis, mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
6.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9.Keluarga Rentan adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun dari lingkungan, sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
10.Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
11.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan asas:

a.keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Memupuk Cinta Tanah Air dan Bangsa);
b.kekeluargaan;
c.keadilan;
d.kemanusiaan;
e.perlindungan;
f.partisipatif;
g.nondiskriminatif; dan
h.kesetaraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga; dan
c.pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan ketahanan keluarga mempunyai tujuan untuk:

a.mewujudkan kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin;
b.harmonisasi dan sinkronisasi merupakan upaya ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, keluarga serta dunia usaha;
c.Pembangunan ketahanan keluarga dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar melaksanakan fungsi keluarga; dan
d.Pembangunan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan dan mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan ketahanan keluarga meliputi seluruh keluarga Daerah Kota yang terdiri dari keluarga berkualitas, keluarga sejahtera, keluarga rentan dan keluarga prasejahtera.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.wali anak dan pengampuan;
d.lembaga;
e.koordinasi;
f.kerjasama;
g.sistem informasi;
h.penghargaan;
i.pembiayaan; dan
j.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kota menyusun rencana Ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga meliputi:
1. a.Rencana Jangka Panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun;
2. b.Rencana Jangka Menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
(2)Rencana pembangunan Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.landasan legalitas, keutuhan keluarga dan kemitraan gender;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga;
4. d.ketahanan sosial psikologi keluarga; dan
5. e.ketahanan sosial budaya dan agama.
(3)Dalam hal perencanaan penyelenggaraan Ketahanan keluarga ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Perencanaan pembangunan Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan ketahanan keluarga;
b.meliputi penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran penyelenggaraan ketahanan keluarga;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap pembangunan ketahanan keluarga.

Pasal 9

(1)Pemerintah Derah Kota menyusun Rencana Tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan rencana pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga bagi Keluarga rentan dan prasejahtera.
(3)Rencana Tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan.

Pasal 10

Penyusunan Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…