DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Hari Jadi Cirebon

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian terhadap sejarah Cirebon, ditemukan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa babad alas merupakan momentum hari jadi Cirebon. Peristiwa ini melibatkan Syekh Datuk Kahfi/Syekh Idhofi/Syekh Nurjati dan Raden Walangsungsang (Pangeran Cakrabuana) yang berdasarkan pada Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon berdiri pada tanggal 1 Muharam 849 Hijriyah pada saat terjadinya peristiwa babad alas.
c.bahwa Hari Jadi Cirebon yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Muharam 791 Hijriyah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Cirebon, tidak sesuai dengan fakta sejarah Cirebon yang sebenarnya, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
7.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
8.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON Memutuskan : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7.Hari Jadi Cirebon adalah tanggal, bulan, dan tahun dalam penanggalan Hijriyah yang ditetapkan sebagai awal perwujudan sejarah tentang identitas, jati diri, tonggak, dan simbol adanya wilayah Cirebon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Hari Jadi Cirebon ditetapkan pada tanggal 1 Muharam 849 Hijriyah.
(2)Hari Jadi Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperingati pada tanggal 1 Muharam setiap tahunnya.

Pasal 3

(1)Dalam hal peringatan Hari Jadi Cirebon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan Upacara Peringatan Hari Jadi Cirebon dan dilanjutkan dengan Sidang Paripurna DPRD.
(2)Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
(3)Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan peringatan dan perayaan Hari Jadi Cirebon, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1997 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 23 Januari 2024 Pj. WALI KOTA CIREBON, ttd, AGUS MULYADI Diundangkan di Cirebon pada tanggal 23 Januari 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT: ( 4 / 17 / 2024 ); Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19711228 199803 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG HARI JADI CIREBON I. UMUM Pemerintah Kota Cirebon, setidaknya telah memiliki dua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan hari jadi. Pertama, ditetapkan pada Tahun 1967 melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kota Madya Cirebon tanggal 8 April 1967/8/119/DPRD GP/67. Pada Surat keputusan ini ditetapkan putusan tentang Hari Jadi Kota Cirebon yang jatuh pada 1 April (1906). Selanjutnya, terhadap putusan ini dilakukan peninjauan kembali yang kemudian dilakukan perubahan. Perubahan ini dilakukan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Cirebon. Pada Peraturan Daerah ini terdapat dua perubahan besar. Perubahan pertama berkaitan dengan judul yang sebelumya Hari Jadi Kota Cirebon, kemudian berubah menjadi Hari Jadi Cirebon. Perubahan kedua berkaitan dengan penanggalan yang sebelumnya Hari Jadi Kota Cirebon ditetapkan tanggal 1 April (1906), kemudian pada Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Cirebon ditetapkan tanggal 1 Muharam (791 Hjriyah). Terhadap Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Cirebon, akan dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini. Pada Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Cirebon dinyatakan Cirebon berdiri pada 1 Muharam 791 Hijriyah, sedangkan pada Perubahan Peraturan Daerah ini, dengan berdasar pada kajian sejarah yang menyatakan Cirebon berdiri pada 1 Muharam 849 Hijriyah. Penaggalan Hari Jadi Cirebon berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Cirebon perlu direvisi karena rujukan dan argumen untuk angka Tahun 791 Hijriyah tidak jelas. Jika Tahun 791 Hijriyah dikonversi ke tahun Masehi, maka akan diperoleh angka Tahun 1389 Masehi. Pada tahun ini pun tidak ditemukan peristiwa monumental yang bersejarah. Disepakati bahwa pendiri Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana (Pangeran Walangsungsang atau Mbah Kuwu). Menurut Carita Puwaka Caruban Nagari (CPCN), Pangeran Cakrabuana/Mbah Kuwu lahir pada Tahun 1423 Masehi. Bila disebutkan bahwa Cirebon berdiri pada Tahun 1389 Masehi, sedangkan pendirinya, Pangeran Cakrabuana terlahir pada Tahun 1423 Masehi, dianggap tidak logis karena telah terjadi anakronisme sejarah. Disepakati pula bahwa momentum yang diambil untuk menetapkan Hari Jadi Cirebon adalah waktu terjadinya peristiwa babad alas. Babad alas adalah ketika Syekh Datuk Kahfi meminta Raden Walangsungsang/Pangeran Cakrabuana/Mbah Kuwu untuk mendirikan pedukuhan di Kebon Pesisir, Lemahwungkuk yang juga disebut tegal alang-alang. Pedukuhan ini makin lama makin ramai dan diberi nama Caruban. Peristiwa babad alas terjadi pada Tahun 1445 Masehi. Hal ini diketahui bahwa peristiwa babad alas dilakukan ketika Pangeran Cakrabuana berusia 23 tahun. Berdasarkan uraian singkat di atas, kesimpulannya adalah penetapan hari jadi sebuah tempat (Kota, Kabupaten) penting dilakukan. Akan tetapi harus didasarkan pada argumen dan fakta sejarah yang benar. Setelah dikaji dan dianalisis terhadap pendapat-pendapat yang ada, disimpulkan bahwa Cirebon berdiri pada Tahun 1445 Masehi yang didasarkan pada peristiwa sejarah, babad alas, yang menyimbolkan awal dibukanya sebuah tempat pemukiman dan pedukuhan di Kebon Pesisir, Lemahwungkuk (Tegal Alang-Alang) yang kemudian pedukuhan tersebut bernama Cirebon. Dengan demikian, bila digunakan penanggalan Masehi, pada Tahun 2023 ini Cirebon berumur 578 tahun (2023-1445). Bila digunakan penanggalan Hijriyah, maka pada tahun 1444 Hijriyah ini Cirebon berumur 595 tahun (1444-849). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian terhadap sejarah Cirebon, ditemukan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa babad alas merupakan momentum hari jadi Cirebon. Peristiwa ini melibatkan Syekh Datuk Kahfi/Syekh Idhofi/Syekh Nurjati dan Raden Walangsungsang (Pangeran Cakrabuana) yang berdasarkan pada Carita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon berdiri pada tanggal 1 Muharam 849 Hijriyah pada saat terjadinya peristiwa babad alas.
c.bahwa Hari Jadi Cirebon yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Muharam 791 Hijriyah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996 tentang Hari Jadi Cirebon, tidak sesuai dengan fakta sejarah Cirebon yang sebenarnya, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
7.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
8.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON Memutuskan : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7.Hari Jadi Cirebon adalah tanggal, bulan, dan tahun dalam penanggalan Hijriyah yang ditetapkan sebagai awal perwujudan sejarah tentang identitas, jati diri, tonggak, dan simbol adanya wilayah Cirebon sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Hari Jadi Cirebon ditetapkan pada tanggal 1 Muharam 849 Hijriyah.
(2)Hari Jadi Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperingati pada tanggal 1 Muharam setiap tahunnya.

Pasal 3

(1)Dalam hal peringatan Hari Jadi Cirebon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan Upacara Peringatan Hari Jadi Cirebon dan dilanjutkan dengan Sidang Paripurna DPRD.
(2)Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.
(3)Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan peringatan dan perayaan Hari Jadi Cirebon, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 24 Tahun 1996