DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 176

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan LLAJ, Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas Di Bidang LLAJ, Penggunaan KBL Berbasis Baterai, Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Di Bidang Perhubungan, RAK LLAJ, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Dan Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengembangan Dan Integrasi Sistem Transportasi Perhubungan, Pembangunan Angkutan Massal, Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, Peran Serta Masyarakat Dan Forum LLAJ, Kerja Sama, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang menunjang dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor, sehingga berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan perhubungan harus terintegrasi kedalam satu kebijakan Pemerintah Daerah agar memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai pemanfaat transportasi, sehingga tercipta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan guna terwujudnya kualitas layanan di sektor perhubungan yang tertib, lancar, terpadu, terjangkau, efektif, dan efisien;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan pembangunan di Daerah Kota, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahunn 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 10);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6.Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
7.Perhubungan adalah mencakup semua transportasi darat, laut dan udara.
8.Penyelenggaraan Perhubungan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan perhubungan yang terpadu, terintegrasi, aman, tertib, lancar, dan mengutamakan keselamatan.
9.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
10.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11.Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
12.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
14.Angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
15.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
16.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
17.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
18.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
19.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
23.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
24.Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan dijalan.
25.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.
26.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
27.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
28.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
29.Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
30.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
31.Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
32.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
33.Rencana Aksi Keselamatan LLAJ yang selanjutnya disingkat RAK LLAJ adalah adalah dokumen perencanaan KLLAJ Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
34.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
35.Motor Listrik adalah peralatan elektromekanik yang mengonsumsi tenaga listrik untuk menghasilkan energi mekanik sebagai penggerak.
36.Becak adalah alat transportasi beroda tiga yang dikayuh dengan tenaga manusia.
37.Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL untuk umum.
38.Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu sistem/ teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
39.Forum LLAJ yang selanjutnya disebut Forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
40.Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
41.Perparkiran adalah hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir.
42.Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari Rumija yang dibatasi oleh tanda batas Rumija yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
43.Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
44.Fasilitas Parkir di Dalam Rumija adalah fasilitas Parkir untuk umum di Rumija yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
45.Juru Parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang di Parkir dan memungut Retribusi Parkir.
46.Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan usaha, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
47.Tarif Parkir adalah besaran nominal atas jasa penyelenggaraan Parkir yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
48.Sistem Manajemen Transportasi Cerdas adalah proses teknologi informasi, elektronika, dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien.
49.Kawasan Berorientasi Transit adalah konsep pengembangan kawasan kota yang berfokus pada integrasi antara sistem transportasi publik dengan tata guna lahan.

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Daerah ini, yaitu:
1. a.menyelaraskan kebijakan pembangunan transportasi di Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan sesuai dengan perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional;dan
2. b.memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien yang selaras dengan kebijakan pembangunan transportasi Daerah.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini, yaitu:
1. a.meningkatkan penyelenggaraan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
2. b.meningkatkan penyelenggaraan perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;dan
3. c.terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.penyelenggaraan LLAJ;
b.penyelenggaraan sistem manajemen transportasi cerdas di bidang LLAJ;
c.penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai;
d.penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi di bidang perhubungan;
e.RAK LLAJ;
f.manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen kebutuhan lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
g.pengembangan dan integrasi system transportasi perhubungan;
h.pembangunan angkutan massal;
i.penyelenggaraan penerangan jalan umum;
j.penyelenggaraan kawasan berorientasi transit;
k.peran serta masyarakat dan forum LLAJ;
l.kerja sama;dan
m.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN LLAJ

Pasal 4

(1)Dalam rangka mewujudkan LLAJ yang terpadu, dilaksanakan pengembangan Jaringan LLAJ Daerah yang menghubungkan semua wilayah di Daerah.
(2)Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ.
(3)Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada:
1. a.Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;dan
2. b.Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.
(4)Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

(1)Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yaitu Rencana Jaringan LLAJ Daerah yang diperuntukan bagi wilayah Daerah.
(2)Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah serta memuat:
1. a.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
2. b.arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
3. c.rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Daerah;dan
4. d.rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala Daerah.

Pasal 6

Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah, dilaksanakan dengan memperhatikan dokumen:

a.rencana tata ruang wilayah nasional;
b.rencana tata ruang wilayah provinsi;
c.rencana tata ruang wilayah Daerah;
d.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
e.rencana induk Jaringan LLAJ nasional;dan
f.rencana induk Jaringan LLAJ provinsi.

Pasal 7

Rencana Induk LLAJ Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Ruang lalu lintas, meliputi:
1. a.sistem jaringan;
2. b.kelas jalan;dan
3. c.fasilitas pendukung.
(2)Ruang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melengkapi fasilitas perlengkapan jalan pada jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dalam wilayah di Daerah, berupa:

a.rambu lalu lintas;
b.marka jalan;
c.alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
d.alat penerangan Jalan;
e.alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
f.alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
g.fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, manusia usia lanjut dan/atau orang sakit;dan
h.fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peruntukan dan dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Isi peraturan

Teks176PDFHirarki

Memuat teks peraturan…