DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

“Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, sistematika, pelaksanaan RPJMD, pengendalian dan evaluasi RPJMD, perubahan RPJMD dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 88);
8.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 145); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
13.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
14.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15.Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
19.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
21.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta target pembangunan nasional.
22.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
25.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
26.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
27.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
28.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
29.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
30.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
31.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
32.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
33.Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud penetapan RPJMD ini sebagai pedoman dalam:
1. a.penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
2. b.penyusunan RKPD;dan
3. c.penyusunan RKPD.
(2)Tujuan penetapan RPJMD ini yaitu untuk:
1. a.menetapkan Visi, Misi dan Program pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan perencanaan penganggaran;dan
3. c.mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan Kota serta dengan daerah kabupaten yang berbatasan.

Pasal 3

Kedudukan RPJMD ini sebagai:

a.penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, Program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Arah Kebijakan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah;dan
b.dokumen perencanaan Daerah Kota yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Sistematika RPJMD meliputi:
1. a.bab I (satu) memuat pendahuluan;
2. b.bab II (dua) memuat gambaran umum Daerah;
3. c.bab III (tiga) memuat Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.bab IV (empat) memuat Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;dan
5. e.bab V (lima) memuat penutup.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
(2)Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 7

(1)Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk menjamin:
1. a.program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan Sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah;dan
2. b.indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.

Pasal 8

(1)Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang digunakan untuk mengetahui:
1. a.realisasi antara rencana Program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD;dan
2. b.realisasi antara capaian rencana Program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi hasil RKPD.

Pasal 9

Pengendalian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat;dan
2. b.terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
(2)Perubahan kebijakan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.terjadinya bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;dan
6. f.pemekaran Daerah.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 19 Agustus 2025 WALI KOTA CIREBON, ttd, EFFENDI EDO Diundangkan di Cirebon pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON ttd, AGUS MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT: (5/129/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.197112281998031002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta Menyusun dan menetapkan RKPD. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan “Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik”. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta memperhatikan keselarasan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD, Keselarasan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan proses dan pendekatan substantif. Pendekatan proses meliputi pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan substantif adalah holistik-tematik; integratif; dan spasial. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif adalah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan teknokratik; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kota Cirebon. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…