DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan; Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
20.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 51); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3.Walikota adalah Walikota Cirebon. 4
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5.Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Izin Gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota.
9.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Kota berjalan efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pemohon adalah Pemohon ijin, yaitu setiap pemilik tempat usaha baik perorangan maupun badan usaha.
11.Tempat usaha adalah tempat berupa lahan atau bangunan terbuka atau tertutup yang dijadikan kegiatan dan/atau usaha oleh perorangan atau badan usaha.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum bagi setiap usaha dan pelaku usaha dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bagi yang berusaha di Kota.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mendorong aktifitas berusaha di Kota agar tercipta keserasian dengan norma/nilai-nilai masyarakat, keamanan, dan pelestarian lingkungan hidup serta keserasian dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.objek dan subjek Izin;
b.kriteria gangguan;
c.persyaratan izin;
d.ketentuan pemberian izin;
e.kewenangan pemberian izin;
f.penyelenggaraan perizinan;
g.retribusi izin Gangguan;
h.peran masyarakat;dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 4

(1)Objek Izin adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi baik terbuka maupun tertutup sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(2)Subjek Izin ini adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin. 6

BAB V

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

(1)Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
1. a.lingkungan;
2. b.sosial kemasyarakatan;dan
3. c.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;dan/atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 6

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan karakteristik dan kondisi Kota.

BAB VI

PERSYARATAN IZIN

Pasal 7

(1)Pemohon Izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah disediakan SKPD dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang berlaku;
2. b.foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tanah dan/atau sewa kontrak dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
3. c.foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Usaha);dan
4. d.surat keterangan tidak keberatan dari tetangga dengan diketahui oleh RT/RW.
(2)Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
2. b.nama perusahaan;
3. c.alamat perusahaan;
4. d.bidang usaha/kegiatan;
5. e.lokasi kegiatan;
6. f.nomor telepon perusahaan;
7. g.wakil perusahaan yang dapat dihubungi; 7
8. h.ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;dan
9. i.pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus medapatkan izin gangguan dari Walikota.
(2)SKPD yang berwenang memproses izin wajib memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian izin, biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
(3)Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
(4)Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
(5)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

(1)Walikota berwenang memberikan Izin kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Walikota melimpahkan kewenangan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan; Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
19.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
20.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 51); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3.Walikota adalah Walikota Cirebon. 4
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
5.Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Izin Gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8.Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota.
9.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Kota berjalan efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Pemohon adalah Pemohon ijin, yaitu setiap pemilik tempat usaha baik perorangan maupun badan usaha.
11.Tempat usaha adalah tempat berupa lahan atau bangunan terbuka atau tertutup yang dijadikan kegiatan dan/atau usaha oleh perorangan atau badan usaha.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 5

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum bagi setiap usaha dan pelaku usaha dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bagi yang berusaha di Kota.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mendorong aktifitas berusaha di Kota agar tercipta keserasian dengan norma/nilai-nilai masyarakat, keamanan, dan pelestarian lingkungan hidup serta keserasian dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.objek dan subjek Izin;
b.kriteria gangguan;
c.persyaratan izin;
d.ketentuan pemberian izin;
e.kewenangan pemberian izin;
f.penyelenggaraan perizinan;
g.retribusi izin Gangguan;
h.peran masyarakat;dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 4

(1)Objek Izin adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi baik terbuka maupun tertutup sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(2)Subjek Izin ini adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin. 6

BAB V

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 5

(1)Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
1. a.lingkungan;
2. b.sosial kemasyarakatan;dan
3. c.ekonomi.
(2)Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
(3)Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
(4)Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
1. a.penurunan produksi usaha masyarakat sekitar;dan/atau
2. b.penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 6

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan karakteristik dan kondisi Kota.

BAB VI

PERSYARATAN IZIN

Pasal 7

(1)Pemohon Izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah disediakan SKPD dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang berlaku;
2. b.foto copy sertifikat atau bukti kepemilikan dan/atau penguasaan tanah dan/atau sewa kontrak dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
3. c.foto copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Usaha);dan
4. d.surat keterangan tidak keberatan dari tetangga dengan diketahui oleh RT/RW.
(2)Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
2. b.nama perusahaan;
3. c.alamat perusahaan;
4. d.bidang usaha/kegiatan;
5. e.lokasi kegiatan;
6. f.nomor telepon perusahaan;
7. g.wakil perusahaan yang dapat dihubungi; 7
8. h.ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha;dan
9. i.pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

(1)Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus medapatkan izin gangguan dari Walikota.
(2)SKPD yang berwenang memproses izin wajib memberikan informasi kepada pemohon mengenai persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian izin, biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
(3)Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
(4)Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
(5)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

(1)Walikota berwenang memberikan Izin kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Walikota melimpahkan kewenangan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD.