DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5.Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Cirebon.
6.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah Kota yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Cirebon.
8.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Cirebon.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota yang mendapat persetujuan bersama oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula besaran pendapatan pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara, sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional Pimpinan DPRD.
11.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
13.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan untuk:

a.meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi;
b.menjamin keterwakilan rakyat dan Daerah Kota dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga;
c.mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota; dan
d.meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Pasal 4

(1)Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(2)Pengelolaan hak keuangan dan administratif dan tunjangan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

BAB III

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian uang paket diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian tunjangan jabatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen). dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 11

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
(4)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempedomani Peraturan Menteri.
(6)Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali. dari uang representasi ketua DPRD.
(7)Perhitungan dan penetapan Kemampuan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melaksanakan Reses, kepada yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Reses.
(9)Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan Reses menyampaikan rencana kegiatan Reses paling lambat dua minggu sebelum kegiatan Reses dimulai kepada Sekretaris DPRD.
(10)Rencana Reses paling sedikit memuat hari, tanggal, tempat, dan daftar undangan Reses.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5.Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kota Cirebon.
6.Anggota DPRD adalah pejabat Daerah Kota yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Cirebon.
8.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Cirebon.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota yang mendapat persetujuan bersama oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula besaran pendapatan pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara, sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional Pimpinan DPRD.
11.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
13.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD bertujuan untuk:

a.meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi;
b.menjamin keterwakilan rakyat dan Daerah Kota dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga;
c.mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kota; dan
d.meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Pasal 4

(1)Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(2)Pengelolaan hak keuangan dan administratif dan tunjangan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

BAB III

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 5

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian uang paket diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

(1)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pemberian tunjangan jabatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen). dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 11

(1)Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
(4)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Ketentuan mengenai pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempedomani Peraturan Menteri.
(6)Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali. dari uang representasi ketua DPRD.
(7)Perhitungan dan penetapan Kemampuan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
(8)Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melaksanakan Reses, kepada yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Reses.
(9)Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan Reses menyampaikan rencana kegiatan Reses paling lambat dua minggu sebelum kegiatan Reses dimulai kepada Sekretaris DPRD.
(10)Rencana Reses paling sedikit memuat hari, tanggal, tempat, dan daftar undangan Reses.