Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5234);
51); 3
20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36) diubah sebagai berikut :
I. Sekretariat Daerah, terdiri dari : - Sekretaris Daerah, membawahkan :
1.1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan :
1.2. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membawahkan :
5 1.3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :
2.1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:
2.2. Bagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
2.3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
2.4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
3.1 Bagian Umum, membawahkan :
3.2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan :
3.3 Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahkan :
6 3.4 Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf untuk membantu Walikota, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas Pokok : Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Fungsi :
II. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari : - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membawahkan :
Kedudukan : Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD 7 dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok : Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Fungsi :
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Jabatan Staf Ahli pada Pemerintah Kota, yaitu :
Kedudukan : Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik merupakan unsur staf dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota/Wakil Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Tugas Pokok : Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan politik sesuai dengan bidang tugasnya. 8 Fungsi :
Kedudukan : Staf Ahli Bidang Pemerintahan merupakan unsur staf dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota/Wakil Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Tugas Pokok : Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi :
9
Kedudukan : Staf Ahli Bidang Pembangunan merupakan unsur staf dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota/Wakil Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Tugas Pokok : Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi :
Kedudukan : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia merupakan unsur staf dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota/Wakil Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Tugas Pokok : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kemasyarakatan dan sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi :
Kedudukan : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan merupakan unsur staf dalam memberikan telaahan sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota/Wakil Walikota dan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Tugas Pokok : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi :
Hal-hal yang menyangkut penempatan kembali para pejabat dan pelaksana dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan paling lama pada akhir Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 5 Mei 2014 WALIKOTA CIREBON, ttd, ANO SUTRISNO Diundangkan di Cirebon pada tanggal 6 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI D Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, YUYUN SRIWAHYUNI P Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19591029 198603 2 007 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT : (26/2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON I. UMUM Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon. Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Cirebon dimana fungsi Aset yang semula ada pada Bagian Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cirebon dipindahkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon sehingga mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah “Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari : Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset”. Perubahan lainnya adalah adanya pembentukan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, yang semula berbentuk Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa yang fungsinya dilekatkan pada Bagian Perlengkapan dan Keuangan, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memberikan pelayanan dan pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah dalam mengelola pengadaan barang/jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon perlu dibentuk unit layanan pengadaan yang bersifat struktural dan berdiri sendiri. Dengan pembentukan yang bersifat struktural diharapkan :
13 Adanya penambahan jumlah staf ahli yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya meliputi Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Bidang Ekonomi dan Keuangan yang merupakan kebutuhan mendesak, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, hal ini membawa konsekuensi penyesuaian-penyesuaian terhadap nomenklatur, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah. Penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon dilakukan melalui proses perubahan kedua. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 56 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI WALIKOTA CIREBON, ttd, ANO SUTRISNO LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR : 7 TAHUN 2014 TANGGAL : 5 MEI 2014 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KELOMPO K JABATAN FUNGSIO NAL SEKRETARIAT DAERAH STAF AHLI STAF AHLI BAGIAN UMUM SUB BAGIAN PROTOKOL SUB BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA FORMASI JABATAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SUB BAGIAN PUBLIKASI SUB BAGIAN DOKUMENTASI INFORMASI STAF AHLI STAF AHLI ASISTEN PEMERINTAHAN SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SUB BAGIAN KEPENDUDUKAN DAN AGRARIA SUB BAGIAN KERJASAMA DAN TUGAS PEMBANTUAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SUB BAGIAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM SUB BAGIAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SUB BAGIAN SOSIAL, KETENAGAKERJA AN DAN TRANSMIGRASI SUB BAGIAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN SUB BAGIAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DAERAH SUB BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH SUB BAGIAN TATALAKSANA SUB BAGIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SUB BAGIAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA SUB BAGIAN PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP SUB BAGIAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB BAGIAN RADIO DAN TELEKOMUNIKASI BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SUB BAGIAN KEAGAMAAN SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA STAF AHLI BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB BAGIAN PENGADAN PEKERJAAN KONTRUKSI SUB BAGIAN PENGADAAN BARANG SUB BAGIAN PENGADAAN JASA KONSULTASI DAN JASA LAINNYA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAGIAN UMUM SUB BAGIAN RUMAH TANGGA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON BAGIAN PERSIDANGAN SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB BAGIAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM SUB BAGIAN PERUMUSAN PRODUK HUKUM SUB BAGIAN RAPAT, PROTOKOL DAN RISALAH SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN ANGGARAN, PROGRAM DAN PELAPORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI WALIKOTA CIREBON, ttd, ANO SUTRISNO LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR : 7 TAHUN 2014 TANGGAL : 5 MEI 2014 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON
Membuka PDF…
Dokumen