DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 28);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 71); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
6.Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang jalan.
7.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
8.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9.Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional Lalu Lintas.
10.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11.Jalan Kota adalah Jalan lokal dalam system jaringan Jalan primer yang tidak termasuk dalam Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan Ibukota Daerah dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam system jaringan Jalan sekunder dalam Wilayah Daerah, dan Jalan Strategis Daerah.
12.Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas system jaringan Jalan primer dan system jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
13.Volume Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas Jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
14.Kapasitas Jalan adalah kemampuan ruas Jalan untuk menampung Volume Lalu Lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
15.Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
16.Tundaan Lalu Lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 2

(1)Wali Kota bertanggung jawab atas kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota.
(2)Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Dinas Teknis.

BAB III

KEGIATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 3

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.perencanaan;
b.pengaturan;
c.perekayasaan;
d.pemberdayaan; dan
e.pengawasan.

Pasal 4

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.identifikasi masalah Lalu Lintas;
b.inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
c.inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
d.inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
e.inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
f.inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
g.inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
h.penetapan Tingkat Pelayanan; dan
i.penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 5

(1)Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas selain Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
(3)Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan perbatasan dengan daerah lain yang dapat dilakukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dan rekomendasi dengan pemerintah kabupaten/kota/ provinsi yang berbatasan dengan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 6

Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

(1)Dinas melaksanakan identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.penggunaan ruang Jalan;
2. b.kapasitas Jalan;
3. c.tata guna lahan pinggir Jalan;
4. d.perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan dan bangunan pelengkap Jalan;
5. e.pengaturan Lalu Lintas;
6. f.kinerja Lalu Lintas; dan/atau
7. g.lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas.
(2)Dinas Teknis melaksanakan identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.geometrik Jalan dan persimpangan; dan
2. b.struktur dan kondisi Jalan.
(3)Dinas dan Dinas Teknis melaksanakan identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
1. a.pengamatan lapangan;
2. b.masukan/laporan dari instansi terkait atau masyarakat; dan
3. c.data historis terkait dengan permasalahan Lalu Lintas.
(4)Pengamatan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dapat dilakukan dengan cara:
1. a.visual; atau
2. b.menggunakan peralatan teknis.
(5)Masukan /laporan dari instansi terkait atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan langsung secara tertulis ke Dinas dan Dinas Teknis.
(6)Data Historis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
1. a.laporan pemerintah;
2. b.hasil kajian dari pemerintah atau swasta;
3. c.data statistik; atau
4. d.data spasial dari media elektronik maupun non elektronik.

Pasal 8

Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya pengguna Jalan.

Pasal 9

(1)Dinas melaksanakan inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
1. a.volume Lalu Lintas;
2. b.komposisi Lalu Lintas;
3. c.variasi Lalu Lintas;
4. d.distribusi arah;
5. e.pengaturan arus Lalu Lintas;
6. f.kecepatan dan Tundaan Lalu Lintas;
7. g.kinerja perlengkapan Jalan; dan
8. h.perkiraan Volume Lalu Lintas yang akan datang.
(2)Dinas Teknis melaksanakan inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 8, meliputi:
1. a.volume Lalu Lintas; dan
2. b.tingkat kerusakan Jalan.
(3)Dinas melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis dalam pelaksanaan inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas terkait dengan Volume Lalu Lintas.
(4)Bentuk dan kriteria tingkat kerusakan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 9 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 28);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 71); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cirebon.
6.Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang jalan.
7.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
8.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9.Tingkat Pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional Lalu Lintas.
10.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11.Jalan Kota adalah Jalan lokal dalam system jaringan Jalan primer yang tidak termasuk dalam Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan Ibukota Daerah dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Daerah dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam system jaringan Jalan sekunder dalam Wilayah Daerah, dan Jalan Strategis Daerah.
12.Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas system jaringan Jalan primer dan system jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
13.Volume Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas Jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
14.Kapasitas Jalan adalah kemampuan ruas Jalan untuk menampung Volume Lalu Lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
15.Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
16.Tundaan Lalu Lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 2

(1)Wali Kota bertanggung jawab atas kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota.
(2)Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Dinas Teknis.

BAB III

KEGIATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 3

Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.perencanaan;
b.pengaturan;
c.perekayasaan;
d.pemberdayaan; dan
e.pengawasan.

Pasal 4

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.identifikasi masalah Lalu Lintas;
b.inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
c.inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
d.inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
e.inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
f.inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
g.inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
h.penetapan Tingkat Pelayanan; dan
i.penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan Jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 5

(1)Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kota dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas selain Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
(3)Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan perbatasan dengan daerah lain yang dapat dilakukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dan rekomendasi dengan pemerintah kabupaten/kota/ provinsi yang berbatasan dengan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 6

Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

(1)Dinas melaksanakan identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.penggunaan ruang Jalan;
2. b.kapasitas Jalan;
3. c.tata guna lahan pinggir Jalan;
4. d.perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan dan bangunan pelengkap Jalan;
5. e.pengaturan Lalu Lintas;
6. f.kinerja Lalu Lintas; dan/atau
7. g.lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas.
(2)Dinas Teknis melaksanakan identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.geometrik Jalan dan persimpangan; dan
2. b.struktur dan kondisi Jalan.
(3)Dinas dan Dinas Teknis melaksanakan identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
1. a.pengamatan lapangan;
2. b.masukan/laporan dari instansi terkait atau masyarakat; dan
3. c.data historis terkait dengan permasalahan Lalu Lintas.
(4)Pengamatan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dapat dilakukan dengan cara:
1. a.visual; atau
2. b.menggunakan peralatan teknis.
(5)Masukan /laporan dari instansi terkait atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan langsung secara tertulis ke Dinas dan Dinas Teknis.
(6)Data Historis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
1. a.laporan pemerintah;
2. b.hasil kajian dari pemerintah atau swasta;
3. c.data statistik; atau
4. d.data spasial dari media elektronik maupun non elektronik.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Dinas melaksanakan inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:
1. a.volume Lalu Lintas;
2. b.komposisi Lalu Lintas;
3. c.variasi Lalu Lintas;
4. d.distribusi arah;
5. e.pengaturan arus Lalu Lintas;
6. f.kecepatan dan Tundaan Lalu Lintas;
7. g.kinerja perlengkapan Jalan; dan
8. h.perkiraan Volume Lalu Lintas yang akan datang.
(2)Dinas Teknis melaksanakan inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 8, meliputi:
1. a.volume Lalu Lintas; dan
2. b.tingkat kerusakan Jalan.
(3)Dinas melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis dalam pelaksanaan inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas terkait dengan Volume Lalu Lintas.
(4)Bentuk dan kriteria tingkat kerusakan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.