DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon. Diatur tentang penyertaan modal daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6516);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 5);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Pada Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 64);
15.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH FARMASI CIREMAI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
7.Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon yang selanjutnya disebut Perumda Farmasi Ciremai adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota yang bergerak dibidang jasa pelayanan kesehatan khususnya pengelolaan dan penyediaan obat-obatan, alat kesehatan serta sediaan farmasi.

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Perumda Farmasi Ciremai adalah untuk :

a.pengembangan usaha; dan
b.penguatan struktur permodalan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah Kota melakukan penyertaan modal kepada Perumda Farmasi Ciremai dalam bentuk sebidang tanah dengan sertipikat Hak Pakai Nomor 00023 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dan bangunan yang terletak di Jalan Siliwangi Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, tanah seluas 1.139 m² (seribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) dan bangunan seluas 926m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

(1)Selain penyertaan modal dalam bentuk sebidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah Kota melakukan penyertaan modal kepada Perumda Farmasi Ciremai dalam Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasikan dengan penyertaan modal sebelumnya.
(3)Pemerintah Daerah Kota telah melaksanakan penyertaan modal sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp5.549.941.839,08 (lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan delapan sen rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Penyertaan modal sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp4.149.941.839,08 (empat miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan delapan sen); dan
2. b.Penyertaan modal tahun 2015 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
(4)Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebesar Rp8.549.941.839,08 (delapan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan delapan sen) dan sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Pakai Nomor 00023 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon tanah seluas 1.139m² (seribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) dan bangunan seluas 926m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Tanah dan bangunan yang dijadikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat dijaminkan, digadaikan, atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 6

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Rencana Bisnis disesuaikan berdasarkan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota.
(2)Mekanisme penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 12 Oktober 2022 WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 13 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, AGUS MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT ( 7 / 181 /2022) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19711228 199803 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH FARMASI CIREMAI KOTA CIREBON I. UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, diamanatkan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional mengenai pentingnya pengoptimalisasian investasi dan peran BUMD untuk memicu dampak penggandanya (multiplier effect) pada daerah sekitarnya, serta menggali sumber potensi dan mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah tersebut, maka pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan daerah. Salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon dengan unit usaha yang saat ini berjalan sediaan farmasi bagi masyarakat, namun pelayanan yang diberikan dirasa masih kurang maksimal karena keterbatasan modal dan sarana prasarana yang memadai. Kebutuhan modal menjadi sangat penting bagi Perumda Farmasi Ciremai baik berupa cash money maupun aset tetap yang merupakan komponen yang sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan perusahaan. Pemerintah Daerah Kota Cirebon berencana melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada Perumda Farmasi Ciremai Kota Cirebon berupa uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang diberikan secara bertahap dalam Perubahan APBD Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan APBD Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta barang tidak bergerak dalam bentuk sebidang tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Pakai Nomor 00023 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon tanah seluas 1.139 m² (seribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) dan bangunan seluas 926 m² (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…