DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan Kota Layak Anak di Kota Cirebon diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah Kota, orang tua, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
c.bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
6.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Cirebon.
13.Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi Hak-Hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
14.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan Anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayananan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, dan Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi Hak- Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
15.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
16.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
17.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 2

Upaya pemenuhan Hak Anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Kota dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha serta media massa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b.sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak dalam mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah Kota, Masyarakat, dan organisasi sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip:

a.tata kelola pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi Anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 5

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
c.mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan; dan
d.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 6

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus terhadap penyandang disabilitas melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kelurahan Ramah Anak.

BAB III

HAK ANAK

Pasal 7

(1)Hak Anak meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.hak Anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bimbingan dan tanggungjawab Orang Tua;
2. b.anak yang terpisah dari Orang Tua;
3. c.reunifikasi;
4. d.pemindahan Anak secara ilegal;
5. e.dukungan kesejahteraan;
6. f.anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga;
7. g.pengangkatan/adopsi Anak;
8. h.tinjauan penempatan secara berkala;
9. i.kekerasan; dan
10. j.penelantaran.
(4)Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
2. b.kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.standar hidup.
(5)Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatanbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.tujuan dari pendidikan; dan
3. c.kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
(6)Perlindungan kepada Anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.anak dalam situasi darurat;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.anak dalam situasi eksploitasi; dan
4. d.anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

BAB IV

INDIKATOR KLA

Pasal 8

Indikator KLA terdiri dari:

a.penguatan kelembagaan; dan
b.klaster.

Pasal 9

Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari :

a.adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
b.persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c.jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
d.tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
e.tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
f.keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
g.keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.

Pasal 10

Pelaksanaan KLA di Daerah Kota dilakukan berdasarkan klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan Kota Layak Anak di Kota Cirebon diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah Kota, orang tua, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
c.bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
6.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Cirebon.
13.Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi Hak-Hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
14.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan Anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayananan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, dan Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi Hak- Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
15.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
16.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
17.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 2

Upaya pemenuhan Hak Anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah Kota dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha serta media massa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b.sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak dalam mewujudkan komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah Kota, Masyarakat, dan organisasi sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip:

a.tata kelola pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi Anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 5

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b.setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
c.mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan; dan
d.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 6

BAB III

HAK ANAK

Pasal 7

(1)Hak Anak meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.hak Anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.bimbingan dan tanggungjawab Orang Tua;
2. b.anak yang terpisah dari Orang Tua;
3. c.reunifikasi;
4. d.pemindahan Anak secara ilegal;
5. e.dukungan kesejahteraan;
6. f.anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga;
7. g.pengangkatan/adopsi Anak;
8. h.tinjauan penempatan secara berkala;
9. i.kekerasan; dan
10. j.penelantaran.
(4)Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
2. b.kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.standar hidup.
(5)Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatanbudaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.tujuan dari pendidikan; dan
3. c.kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
(6)Perlindungan kepada Anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.anak dalam situasi darurat;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.anak dalam situasi eksploitasi; dan
4. d.anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

BAB IV

INDIKATOR KLA

Pasal 8

Indikator KLA terdiri dari:

a.penguatan kelembagaan; dan
b.klaster.

Pasal 9

Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari :

a.adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
b.persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c.jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
d.tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
e.tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
f.keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
g.keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.

Pasal 10

Pelaksanaan KLA di Daerah Kota dilakukan berdasarkan klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus.