DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterlibatan dan sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon perlu mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
c.bahwa pemberian penghargaan kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan yang telah berjasa kepada Kota Cirebon telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1997 yang saat ini sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GELAR KEHORMATAN, WARGA KEHORMATAN, DAN PENGHARGAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
7.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon.
8.Gelar Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang yang telah berprestasi, berjuang, dan berjasa kepada Daerah.
9.Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.
10.Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap Daerah.
11.Penghargaan pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdi selama 5 (lima), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), dan/atau 35 (tiga puluh lima) tahun.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
14.Warga Daerah adalah penduduk Kota Cirebon.
15.Warga Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga di luar Kota Cirebon atas jasa, pengabdian, dan kepedulian kepada Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah ini memiliki ruang lingkup:

a.Ruang Lingkup dan Asas.
b.Maksud dan Tujuan.
c.Jenis dan Bentuk
d.Gelar Kehormatan.
e.Warga Kehormatan.
f.Penghargaan Daerah.
g.Penghargaan Pengabdian.
h.PNS Berprestasi.
i.Tim Pertimbangan.
j.Tata Cara dan Penetapan Pemberian.
k.Cara Pemakaian.
l.Hak dan Kewajiban Penerima.
m.Pembatalan dan Pencabutan.
n.Pendanaan.
o.Ketentuan Penutup.

Pasal 3

Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

a.kebangsaan;
b.kemanusiaan;
c.kerakyatan;
d.keadilan;
e.keteladanan;
f.kehati-hatian;
g.keobjektifan;
h.keterbukaan;
i.kesetaraan; dan
j.kearifan lokal.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dimaksudkan sebagai pengakuan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota atas jasa, sumbangsih, perjuangan, dan/atau pengorbanan seseorang atau badan yang diberikan kepada Daerah Kota.

Pasal 5

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah diberikan kepada seseorang atau badan dengan tujuan:

a.memberikan pengakuan atas jasa di bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi Daerah Kota.
b.memberikan penghargaan atas perjuangan yang ditujukan kepada Daerah Kota.
c.memberikan motivasi untuk terus berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah Kota.
d.memberikan dorongan untuk terus melahirkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah Kota.
e.memberikan penghormatan atas dedikasi, loyalitas, sumbangsih, dan pengabdian untuk kemajuan Daerah Kota.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan/atau Penghargaan Daerah kepada seseorang dan/atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Jenis Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Putra Utama;
2. b.Putra Madya; dan
3. c.Putra Pratama.
(3)Jenis Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tanda Penghargaan;
2. b.Penghargaan Pengabdian; dan
3. c.PNS Berprestasi.

Pasal 7

Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa kepada Daerah Kota dalam bidang:

a.agama;
b.pendidikan;
c.olah raga;
d.seni;
e.budaya;
f.pembangunan;
g.keamanan;
h.lingkungan hidup; dan/atau
i.bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berbentuk:
1. a.piagam;
2. b.medali
3. c.uang;
4. d.barang; dan/atau
5. e.bentuk lain.
(2)Bentuk medali Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.medali semat bertalikan pita;
2. b.medali gantung; atau
3. c.medali semat. l

Pasal 9

(1)Piagam Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dicetak ukuran 41,5 cm x 29 cm dengan warna kombinasi sesuai dengan Lambang Daerah.
(2)Medali Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.medali semat berwarna emas, perak, dan perunggu berlambang Daerah bertalikan pita, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning;
2. b.medali gantung berwarna emas, perak, dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning; dan
3. c.medali semat berwarna emas, perak, dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning.
(3)Bentuk dan contoh piagam atau medali berpedoman sesuai Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

BAB V

GELAR KEHORMATAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Gelar Kehormatan Putra Utama kepada:
1. a.warga Daerah Kota yang berprestasi di tingkat internasional; atau
2. b.warga Daerah Kota yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan Negara.
(2)Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam;
2. b.medali gantung berwarna emas; dan/atau
3. c.penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tata cara pemberian Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterlibatan dan sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon perlu mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
c.bahwa pemberian penghargaan kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan yang telah berjasa kepada Kota Cirebon telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1997 yang saat ini sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GELAR KEHORMATAN, WARGA KEHORMATAN, DAN PENGHARGAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
7.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon.
8.Gelar Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang yang telah berprestasi, berjuang, dan berjasa kepada Daerah.
9.Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.
10.Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap Daerah.
11.Penghargaan pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdi selama 5 (lima), 15 (lima belas), 25 (dua puluh lima), dan/atau 35 (tiga puluh lima) tahun.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
14.Warga Daerah adalah penduduk Kota Cirebon.
15.Warga Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga di luar Kota Cirebon atas jasa, pengabdian, dan kepedulian kepada Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah ini memiliki ruang lingkup:

a.Ruang Lingkup dan Asas.
b.Maksud dan Tujuan.
c.Jenis dan Bentuk
d.Gelar Kehormatan.
e.Warga Kehormatan.
f.Penghargaan Daerah.
g.Penghargaan Pengabdian.
h.PNS Berprestasi.
i.Tim Pertimbangan.
j.Tata Cara dan Penetapan Pemberian.
k.Cara Pemakaian.
l.Hak dan Kewajiban Penerima.
m.Pembatalan dan Pencabutan.
n.Pendanaan.
o.Ketentuan Penutup.

Pasal 3

Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

a.kebangsaan;
b.kemanusiaan;
c.kerakyatan;
d.keadilan;
e.keteladanan;
f.kehati-hatian;
g.keobjektifan;
h.keterbukaan;
i.kesetaraan; dan
j.kearifan lokal.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pasal 5

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah diberikan kepada seseorang atau badan dengan tujuan:

a.memberikan pengakuan atas jasa di bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi Daerah Kota.
b.memberikan penghargaan atas perjuangan yang ditujukan kepada Daerah Kota.
c.memberikan motivasi untuk terus berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah Kota.
d.memberikan dorongan untuk terus melahirkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah Kota.
e.memberikan penghormatan atas dedikasi, loyalitas, sumbangsih, dan pengabdian untuk kemajuan Daerah Kota.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan/atau Penghargaan Daerah kepada seseorang dan/atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Jenis Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Putra Utama;
2. b.Putra Madya; dan
3. c.Putra Pratama.
(3)Jenis Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Tanda Penghargaan;
2. b.Penghargaan Pengabdian; dan
3. c.PNS Berprestasi.

Pasal 7

Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa kepada Daerah Kota dalam bidang:

a.agama;
b.pendidikan;
c.olah raga;
d.seni;
e.budaya;
f.pembangunan;
g.keamanan;
h.lingkungan hidup; dan/atau
i.bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berbentuk:
1. a.piagam;
2. b.medali
3. c.uang;
4. d.barang; dan/atau
5. e.bentuk lain.
(2)Bentuk medali Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.medali semat bertalikan pita;
2. b.medali gantung; atau
3. c.medali semat. l

Pasal 9

(1)Piagam Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dicetak ukuran 41,5 cm x 29 cm dengan warna kombinasi sesuai dengan Lambang Daerah.
(2)Medali Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.medali semat berwarna emas, perak, dan perunggu berlambang Daerah bertalikan pita, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning;
2. b.medali gantung berwarna emas, perak, dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning; dan
3. c.medali semat berwarna emas, perak, dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau, dan kuning.
(3)Bentuk dan contoh piagam atau medali berpedoman sesuai Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

BAB V

GELAR KEHORMATAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan Gelar Kehormatan Putra Utama kepada:
1. a.warga Daerah Kota yang berprestasi di tingkat internasional; atau
2. b.warga Daerah Kota yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan Negara.
(2)Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.piagam;
2. b.medali gantung berwarna emas; dan/atau
3. c.penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tata cara pemberian Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1997