DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas, Pembentukan Dana Cadangan , Penatausahaan Dana Cadangan, Penganggaran Dana Cadangan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cirebon.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan peraturan daerah.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10.Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersumber dari APBD Kota Cirebon dan dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11.Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD Kota Cirebon diberikan kepada KPU Kota Cirebon dan Bawaslu Kota Cirebon dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
12.Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
13.Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disebut Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 berdasarkan asas :

a.asas efektif;
b.asas efisien;
c.asas ekonomis;
d.asas transparansi;
e.asas bertanggungjawab;
f.asas keadilan;
g.asas kepatuhan; dan
h.asas manfaat untuk masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Guna membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang tidak dapat dianggarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan, Pemerintah Daerah Kota membentuk Dana Cadangan.
(2)Pembentukan Dana Cadangan ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
(3)Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD sebesar Rp29.944.581.600, (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Dana untuk KPU sebesar Rp25.244.581.600,- (dua puluh lima milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah); dan
2. b.Dana untuk Bawaslu sebesar Rp4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah).
(4)Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada:
1. a.APBD Tahun 2021 sebesar Rp9.944.581.600,- (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
2. b.APBD Tahun 2022 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar); dan
3. c.APBD Tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar).
(5)Dalam hal penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau huruf b tidak terpenuhi, maka Dana Cadangan diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.
(6)Penyediaan akumulasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan kepada kemampuan keuangan daerah.
(7)Kegiatan-kegiatan KPU dan Bawaslu adalah kegiatan yang dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Selama pembentukan Dana Cadangan belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Dana Cadangan tidak dapat digunakan/dicairkan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan sebelum tahun 2024 sesuai dengan perencanaan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dianggarkan dalam jenis pembiayaan, objek pengeluaran pembiayaan daerah dan rincian objek pembentukan Dana Cadangan.
(2)Setelah jumlah penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terpenuhi, maka untuk penggunaan Dana Cadangan selanjutnya dianggarkan dalam jenis pembiayaan, objek penerimaan pembiayaan daerah dan rincian objek pencairan Dana Cadangan.
(3)Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah dan rincian objek hibah kepada KPU dan Bawaslu.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 7

(1)Penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan berpedoman pada ketentuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengaturan lebih lanjut terhadap penggunaan dan pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 24 Nopember 2020 WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 26 Nopember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, AGUS MULYADI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT : ( 8 / 171 /2020) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, FERY DJUNAEDI, SH., MH. Pembina (IV/a) NIP. 19711228 199803 1 002 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2024 I. UMUM Bahwa dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat di dukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Adanya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tersebut membawa konsekuensi dibutuhkan biaya yang cukup besar, dimana dalam pelaksanaannya dibebankan pada APBD. Pendanaan kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024 memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga perlu skema pendanaan melalui pembentukan Dana Cadangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk menyisihkan secara bertahap dana atas beban APBD untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Penyisihan pembiayaan seperti ini dalam sistem penganggaran pemerintahan disebut dengan Dana Cadangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dalam Pasal 2 ayat (2) mengamanatkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Sehubungan hal dimaksud, perlu upaya penyisihan dan skema pendanaan untuk melindungi kepentingan publik. Penyisihan dana harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang secara transparan mengatur tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, tata cara pengelolaan dan tata cara pengembalian dana tersebut ke dalam APBD, sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024. 11 Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu dana penganggur (idle cash) akan tetapi merupakan praktik menajemen publik yang baik yakni menghindarkan eksekutif melakukan mismanagement dalam mengelola kegiatan yang membutuhkan biaya besar. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Huruf b Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Huruf c Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Huruf d Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Huruf e Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang mempercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Huruf f Keadilan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. 12 Huruf g Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Huruf h Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…