DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 2 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, program KB daerah kota, penguatan kelembagaan KB daerah kota, peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan, pembinaan program KB, RAD KB, pendanaan, dan ketentuan umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan program Keluarga Berencana di Kota Cirebon perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
13.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
8.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10.Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
11.Pendewasaan Usia Perkawinan, yang selanjutnya disingkat PUP, adalah upaya pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
12.Usia Ideal Perkawinan adalah usia perkawinan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
13.Pembinaan Kepesertaan KB adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.
14.Penyelenggaraan Program KB adalah proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program KB oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
15.Pelayanan KB yang selanjutnya disebut pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB.
16.Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, mengubah/memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
17.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, yang selanjutnya disingkat KIE, adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program KB Nasional.
18.Pelayanan Kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan terkait dengan pemberian obat, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dan tindakan-tindakan lain dalam upaya mencegah kehamilan.
19.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
20.Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Program KB, selanjutnya disebut RAD KB adalah berupa langkah- langkah kongkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Program KB.

Pasal 2

Penyelenggaraan Program KB berasaskan pada:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.manfaat;
e.perlindungan;
f.kekeluargaan;
g.keterpaduan;
h.partisipatif;
i.legalitas;dan
j.nondiskriminatif.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk memberikan pedoman bagi:
1. a.pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Program KB;
2. b.masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan Program KB;dan
3. c.keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.
(2)Penyelenggaraan pembangunan Program KB mempunyai tujuan:
1. a.mengendalikan kualitas penduduk;
2. b.meningkatkan kualitas keluarga;
3. c.meningkatkan kualitas data dan informasi Program KB Daerah Kota;
4. d.fasilitasi sosialisasi Program KB Daerah Kota;
5. e.menyediakan advokasi;dan
6. f.memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Program KB di Daerah Kota.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.Program KB Daerah Kota;
b.penguatan kelembagaan KB Daerah Kota;
c.peran serta masyarakat;
d.pencatatan dan pelaporan;
e.pembinaan Program KB;
f.RAD KB;dan
g.pendanaan.

BAB II

PROGRAM KB DAERAH KOTA

Pasal 5

(1)Program KB Daerah Kota diselenggarakan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.
(2)Penyelenggaraan Program KB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.pembinaan kepesertaan KB;
2. b.PUP;
3. c.KIE;
4. d.pengelolaan data dan informasi KB;
5. e.sarana dan prasarana Program KB;dan
6. f.kemitraan KB.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kota berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan Program KB Daerah Kota dalam bentuk rencana strategis Program KB Daerah Kota.
(2)Penyusunan Rencana Strategis Program KB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah Kota dan sektoral.
(3)Rencana Strategis Program KB Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Pembinaan Kepesertaan KB yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
(2)Tujuan Pembinaan Kepesertaan KB adalah untuk meningkatkan jumlah kepesertaan KB, kepatuhan dan kontinuitas penggunaan metode kontrasepsi serta meningkatkan kualitas kepesertaan dari Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang menjadi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dalam menurunkan Unmet Need dan Drop Out Kepesertaan KB.
(3)Teknik Pembinaan Kepesertaan KB dapat dilakukan melalui konseling, penyuluhan, KIE baik perorangan maupun kelompok.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kota menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, prasarana, dan penyelenggaraan Pelayanan KB.
(2)Pelayanan KB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.bermutu;
2. b.terjangkau;
3. c.merata;dan
4. d.tidak diskriminatif.
(3)Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pelayanan:
1. a.penundaan anak pertama;
2. b.konseling;
3. c.pemakaian alat kontrasepsi;
4. d.skrining kanker rahim dan kanker payudara serta tes kehamilan pada akseptor KB;
5. e.penanganan efek samping penggunaan alat dan obat kontrasepsi;
6. f.KB Pria;dan
7. g.penanganan komplikasi, dan kegagalan penggunaan alat dan obat kontrasepsi.
(4)Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelayanan Kepesertaan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 9

(1)PUP diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
(2)Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan kegiatan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pelayanan:
1. a.kesehatan reproduksi bagi remaja;
2. b.hak reproduksi;
3. c.life skill;dan
4. d.penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
(3)Pelaksanaan kegiatan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas yang bekerjasama dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.
(4)Ketentuan mengenai tata cara PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor yang meliputi:

a.kesiapan fisik dan mental dalam membentuk keluarga;
b.kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku;
c.derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat;
d.pengetahuan tentang perencanaan Keluarga;dan
e.ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Usia Perkawinan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…