DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Program pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);
11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 88); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dengan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Program pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam penyusunan:
1. a.RPJMD;dan
2. b.RKPD.

Pasal 3

Periodesasi RPJPD dibagi dalam tahapan pembangunan jangka menengah Daerah dengan tahun perencanaan yang disesuaikan masa jabatan Wali Kota.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

RPJPD disusun dengan distematika sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH BAB VI : PENUTUP

Pasal 5

Isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Wali Kota yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Wali Kota berikutnya.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode jabatan Wali Kota berikutnya.

Pasal 8

Ketentuan peraturan pelaksanaan mengenai perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 14 Oktober 2024 Pj. WALI KOTA CIREBON, ttd, AGUS MULYADI Diundangkan di Cirebon pada tanggal 15 Oktober 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, IING DAIMAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT (8/200/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FERY DJUNAEDI, SH., MH Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19711228 199803 1 002 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Sistem Perencanaan Nasional adalah suatu kesatuan proses perencanaan pembangunan untuk menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini memiliki periode yang dibagi menjadi beberapa dokumen perencanaan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan perencanaan 20 (dua puluh) tahun, yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3.Rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4.Rencana Strategis yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah;
5.Rencana Kerja yang merupakan perencanaan tahunan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah. Kelima dokumen perencanaan tersebut tidak hanya disusun oleh Pemerintah Pusat, melainkan juga oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 juga menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses dan substansi. Dokumen perencanaan yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif; dan spasial. Dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, dijabarkan “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Negara Nusantara sendiri dimaknai sebagai negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Terdapat lima sasaran yang ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, meliputi:
1.Pendapatan per kapita setara negara maju;
2.Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;
3.Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4.Daya saing sumber daya manusia meningkat;
5.Intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero emission. RPJPD Kota Cirebon disusun berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJP Nasional, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Cirebon. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar dan arahan secara garis besar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan. Pembangunan jangka panjang daerah Kota Cirebon Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya. Dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kota Cirebon untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tingkat regional dan nasional. Kurun waktu RPJP Daerah Kota Cirebon adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam tiap-tiap tahap RPJPD yaitu: RPJPD tahap pertama, RPJPD tahap kedua, RPJPD tahap ketiga, dan RPJPD tahap keempat. Dalam penyusunan RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, serta kebijakan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan pertimbangan di atas, disusun rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cirebon Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…