DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cirebon

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dapat mengembangkan bisnis secara sehat maka Rasio Kecukupan Modal (CAR) minimum adalah sebesar 18,5% di Tahun 2018. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk per 31 Desember 2014 mempunyai CAR sebesar 16,1% sehingga diperlukan tambahan modal yang direncanakan dengan melalui Right Issue yaitu proses penambahan modal dimana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk akan menerbitkan saham seri B baru yang harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham termasuk Pemerintah Kota Cirebon;
c.bahwa selaku pemegang saham Pemerintah Kota Cirebon dipandang perlu untuk memperkuat permodalan dengan menambah penyertaan modal dari Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon, dan Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 11); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK

Pasal 1

Pemerintah Kota Cirebon melakukan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp.1.728.631.800,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diakumulasikan dengan jumlah modal yang telah dilaksanakan sebelumnya.
(2)Jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya Rp. 4.259.907.630,98 (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh delapan sen).
(3)Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp 5.988.539.430,98 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh delapan sen).
(4)Deviden yang timbul akibat penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon akan diakumulasikan langsung sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBk yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Penempatan deviden tahun berjalan sebelum disetor sebagai tambahan penyertaan modal dilakukan melalui Deposito (on call) dengan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) dan atau melaksanakan Right Issue (hak untuk memesan surat Efek Penambahan Modal). 4
(6)Setoran deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas untuk Penambahan Penyertaan Modal dilakukan setelah terbit surat Permintaan dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBk kepada Walikota Cirebon dengan tembusan untuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cirebon.
(7)Penyetoran deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan ditransfer langsung ke rekening Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBk setelah mendapatkan persetujuan Walikota Cirebon selaku Pemegang Saham.
(8)Informasi akumulasi besaran penyertaan modal yang telah disetorkan diungkap dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Cirebon.

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 23 Nopember 2015 WALIKOTA CIREBON, ttd, NASRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 25 Nopember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ASEP DEDI LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI A Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd, YUYUN SRIWAHYUNI P Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19591029 198603 2 007 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT: (234/2015)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dapat mengembangkan bisnis secara sehat maka Rasio Kecukupan Modal (CAR) minimum adalah sebesar 18,5% di Tahun 2018. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk per 31 Desember 2014 mempunyai CAR sebesar 16,1% sehingga diperlukan tambahan modal yang direncanakan dengan melalui Right Issue yaitu proses penambahan modal dimana Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk akan menerbitkan saham seri B baru yang harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham termasuk Pemerintah Kota Cirebon;
c.bahwa selaku pemegang saham Pemerintah Kota Cirebon dipandang perlu untuk memperkuat permodalan dengan menambah penyertaan modal dari Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang prosesnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon, dan Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 11); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIREBON PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK

Pasal 1

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

(1)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diakumulasikan dengan jumlah modal yang telah dilaksanakan sebelumnya.
(2)Jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya Rp. 4.259.907.630,98 (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh delapan sen).
(3)Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp 5.988.539.430,98 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh delapan sen).
(4)Deviden yang timbul akibat penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon akan diakumulasikan langsung sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBk yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Penempatan deviden tahun berjalan sebelum disetor sebagai tambahan penyertaan modal dilakukan melalui Deposito (on call) dengan melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) dan atau melaksanakan Right Issue (hak untuk memesan surat Efek Penambahan Modal). 4
(6)Setoran deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas untuk Penambahan Penyertaan Modal dilakukan setelah terbit surat Permintaan dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBk kepada Walikota Cirebon dengan tembusan untuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cirebon.
(7)Penyetoran deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan ditransfer langsung ke rekening Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, TBk setelah mendapatkan persetujuan Walikota Cirebon selaku Pemegang Saham.
(8)Informasi akumulasi besaran penyertaan modal yang telah disetorkan diungkap dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Cirebon.

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.