DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 347

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon yang meliputi Ketentuan Umum, Asas dan Ruang Lingkup, Kebijakan BUMD, Karakter, Jenis dan Pendirian BUMD, Organ dan Pegawai BUMD, Satuan Pengaasan Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Pengelolaan BUMD, Kerjasama BUMD, Penggunaan Laba BUMD, Anak Peruasahaan BUMD, Penugasan Pemerintah Kepada BUMD, Restruktusisasi, Perubahn Bentuk Hukum dan Privativasi BUMD, Pengganbungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD, Kepailitasn BUMD, Pembinaan BUMD, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat perlu pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota- kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALI KOTA CIREBON MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4.Wali Kota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota.
9.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
13.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan umum Daerah.
14.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah Kota baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
17.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
18.Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
19.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
20.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
21.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
22.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
23.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Wali Kota.
24.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.
25.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
26.Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
27.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
28.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS.
29.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
30.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level BUMD.
31.Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
32.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan BUMD dilaksanakan berdasarkan asas:

a.efektif;
b.efisien;
c.profesional;
d.transparan; dan
e.akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini, mencakup :

a.Kebijakan BUMD;
b.Karakter, Jenis dan Pendirian BUMD;
c.Permodalan BUMD;
d.Organ dan Pegawai BUMD;
e.Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya;
f.Pengelolaan BUMD;
g.Kerjasama BUMD;
h.Penggunaan Laba BUMD;
i.Anak Perusahaan BUMD;
j.Penugasan Pemerintah Kepada BUMD;
k.Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum dan Privatisasi BUMD;
l.Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran BUMD;
m.Kepailitan BUMD; dan
n.Pembinaan BUMD.

BAB III

KEBIJAKAN BUMD

Pasal 4

(1)Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 5

(1)Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada:
1. a.Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai KPM; dan
2. b.Perusahaan Perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
(2)Wali Kota selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah atau pemegang saham pada Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 6

(1)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(2)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja BUMD;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan BUMD.
(3)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

KARAKTER, JENIS DAN PENDIRIAN BUMD

Pasal 7

Karakteristik BUMD meliputi:

a.badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota;
b.badan usaha dimiliki oleh: 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah; 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah; 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
c.seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
d.bukan merupakan Perangkat Daerah; dan
e.dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pasal 8

(1)BUMD terdiri atas:
1. a.Perusahaan Umum Daerah; dan
2. b.Perusahaan Perseroan Daerah.
(2)Kedudukan Perusahaan Umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perarturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian Perusahaan Umum Daerah mulai berlaku.
(3)Kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 9

(1)Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah Kota dan tidak terbagi atas saham.
(2)Pendirian Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah Kota berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Paragaf 4 Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 10

(1)Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah Kota.
(2)Dalam hal Perusahaan Perseroan Daerah yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, angka 2 dan angka 4, kepemilikan saham harus dimiliki oleh Daerah Kota lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
(3)Dalam hal penentuan Kepemilikan Saham Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.

Isi peraturan

Teks347PDFHirarki

Memuat teks peraturan…