DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuna Anggaran 2024. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rpl.615.102.294.602,00 (satu triliun enam ratus lima belas miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp29.872.556.336,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rpl.644.974.850.938,00 (satu triliun enam ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon pada tanggal 06 Agustus 2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah -2 beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Um um (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
20.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 1 2 ) ; 2 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2 0 1 8 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 2 1 3 ) ;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4 3 1 ) ; 3 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1 5 1 3 ) ;
32.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 ten tang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabar Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
35.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 690);
36.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691);
37.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 1 0 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
38.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
39.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
40.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat; 4 1 . Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
42.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
43.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5);
44.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 75);
45.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1 1 2 ) ;
46.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
47.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1 1 3 ) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon {Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 126);
48.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1 1 7 ) ;
49.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon Pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1 2 1 ) ;
50.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon {Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
51.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata {Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 137);
52.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 {Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 15);
53.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WAL! KOTA CIREBON MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ANGGARAN DAERAH 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.

2.Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3.Pemerintahan Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 1 1 . Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
16.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
17.Penyertaan Modal Pemerintah adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak -9 kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Pasal 2

: Rpl.615.102.294.602,00 : Rp29.872.556.336,00 : Rpl.644.974.850.938,00 : Rpl.616.423.986.603,00 : Rpl28.054.241.707,00 : Rp1.744.478.228.310,00 : Rp7.230.692.001,00 : Rpl0l.940.464.606,00 : Rpl09.171.156.607,00 : Rp5.909.000.000,00 : Rp3.758.779.235,00 : Rp9.667.779.235,00 : Rp99.503.377.372,00 : Rp0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan Pasal 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rpl.615.102.294.602,00 (satu triliun enam ratus lima belas miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp29.872.556.336,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rpl.644.974.850.938,00 (satu triliun enam ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan daerah: 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
b.Belanja Daerah: 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(Berkurang) Jumlah belanja daerah setelah perubahan
c.Pembiayaan Daerah: 1 . Penerimaan pembiayaan a) Semula b) Bertambah/(Berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
1. 2.Pengeluaran pembiayaan a) Semula b) Bertambah/ (Berkurang) : Rp649.409.195.769,00 : Rp4.529. l 74.379,00 : Rp653.938.370.148,00 : Rp964.840.016.833,00 : Rp25.343.381.957,00 : Rp990.183.398.790,00 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana Pasal 2, bersumber dari :
a.Pendapatan asli daerah 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
b.Pendapatan transfer 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan dimaksud dalam -10
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Pasal 4

: Rp853.082.000,00 : Rp0,00 : Rp853.082.000,00 : Rp281.533.340.359,00 : (Rp25.775.000,00) : Rp 281.507.565.359,00 ( 1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.Pajak daerah 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah pajak daerah setelah perubahan
b.Retribusi daerah : Rp853.082.000,00 : Rp0,00 : Rp 853.082.000,00 : Rpl5.900.000.000,00 : Rp0,00 : Rpl5.900.000.000,00 : Rp27.048.810.165,00 : Rp0,00 : Rp27.048.810.165,00 : Rp324.927.045.245,00 : Rp4.554.949.379,00 : Rp329.481.994.624,00 : Rpl05.142.968.833,00 : Rp25.343.381.957,00 : Rpl30.486.350.790,00 : Rp 859.697.048.000,00 : Rp0,00 : Rp859.697.048.000,00 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
c.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1 . Semula
1. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a.Transfer pemerintah pusat 1 . Semula
1. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah transfer pemerintah pusat daerah setelah perubahan
b.Transfer antar daerah 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
a.Pendapatan Hibah 1 . Semula
1. 2.Bertam bah/(berkurang) Jumlah hibah setelah

(3)
(2)perubahan - 1 1

Pasal 5

: Rp18.138.934.872,00 : Rp2.912.588.158 : Rp21.051.523.030,00 : Rp105.441.610.432,00 : Rp50.038.404.694,00 : Rpl55.480.015.126,00 : Rpl .492.843.441.299,00 : Rp75.103.248.855,00 : Rpl.567.946.690.154,00 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas;

a.Belanja operasional 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja operasional setelah perubahan
b.Belanja modal 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal setelah perubahan
c.Belanja tidak terduga 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan

Pasal 6

: Rp945.000.126,00 : Rp0,00 : Rp945.000.126,00 : Rp4. l 95.000.000,00 : (Rp30.000.000,00) : Rp4.165.000.000,00 : Rp2.000.000.000,00 : (Rpl00.000.000,00) : Rpl.900.000.000,00 : Rp64.143.454.lll,00 : Rp915.954.199,00 : Rp65.059.408.310,00 : Rp783.071.456.167,00 : (Rp5.332.840.626,00) : Rp777.458.541.663,00 : Rp639.433.531.021,00 : Rp79.930.209.160,00 : Rp719.363.740.181,00 Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.Belanja pegawai
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
b.Belanja barang dan jasa 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
c.Belanja subsidi
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan
d.Belanja hibah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja hibah setelah perubahan
e.Belanja bantuan sosial 1 . Semula
1. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
a.Belanja Modal Tanah 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan ( 1)

(2)-12
1. b.Belanja modal peralataan dan : Rp4.879.621.960,00 : (Rp755.656.585,00) : Rp4.123.965.375 : Rp47.799.072.712,00 : Rp30.676.785.023,00 : Rp78.475.857.735,00 : Rp29.750.277.035,00 : Rp17.995.003.439,00 : Rp47.745.280.474,00 : Rp22.067.638.599,00 : Rp2.122.272.817,00 : Rp24.189.911.416,00 mes1n 1 . Semula
  1. 2.Bertam bah/(berkurang) Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan
2. c.Belanja modal gedung dan bangunan 1 . Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan
3. d.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 1 . Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan
4. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1 . Semula
  1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
5. a.Semula : Rp18.138.934.872,00
6. b.Bertambah/(berkurang) : Rp2.912.588.158,00 Jumlahbelanja tidak terduga : Rp21.051.523.030,00 setelah perubahan
(3)

Pasal 7

: Rp7.230.692.001,00 : Rp101.940.464.606,00 : Rp109.171.156.607,00 : Rp5.909.000.000,00 : Rp3.758.779.235,00 : Rp9.667.779.235,00 Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran pembiayaan 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan dimaksud dalam

Pasal 8

( 1 ) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas;

a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya -13 : Rp5.909.000.000,00 : (Rp3.500.000.000,00) : Rp2.409.000.000,00 : Rp7.230.692.001,00 : Rp94.940.464.606,00 : Rpl02.171.156.607,00 : Rp0,00 : Rp7.258.779.235,00 : Rp7.258.779.235,00 : Rp0,00 : Rp7.000.000.000,00 : Rp7.000.000.000,00 dalamdimaksud
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah/ (berkurang) Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan
b.Penerimaan pinjaman daerah 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Pengeluaran pembiayaan sebagaimana Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
a.Penyertaan modal daerah l . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan
b.Pemberian Pinjaman Daerah 1 . Semula
1. 2.Bertambah/(berkurang) Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;dan/ atau
3. c.kerusakan sarana/prasana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran -14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon ini terdiri dari: 1 . Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta target dan indikator;
5.Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset Jain lain; Daftar subkegiatan tahun jamak (multi Years); Daftar dana cadangan;dan Daftar pinjaman daerah. Pasal 1 1 Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Jandasan operasional peiaksanaan anggaran pendapatan dan bclanja dacrah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
16.Lampiran XVI :
17.Lampiran XVII:
9.Lampiran IX
10.Lampiran X 1 1. Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII :
14.Lampiran XI V :
15.Lampiran XV

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon, pada tanggal 28 Oktober 2024 Pj. WAL! KOTA CIREBON, ttd, AGUS MULYADI Diundangkan di Cirebon pada tanggal 28 Oktober 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, IING DAIMAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINS! JAWA BARAT (11/212/2024) esuai dengan aslinya BAGIAN HUKUM, • N EDI, SH., MH Tk. I (IV/b) 28 199803 1 002 KOTA CIREBON RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 649.409.195.769,00 653.938.370.148,00 4.529.174.379,00 4.1.01 Pajak Daerah 281.533.340.359,00 281.507.565.359,00 -25.775.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 324.927.045.245,00 329.481.994.624,00 4.554.949.379,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 15.900.000.000,00 15.900.000.000,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 27.048.810.165,00 27.048.810.165,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 964.840.016.833,00 990.183.398.790,00 25.343.381.957,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 859.697.048.000,00 859.697.048.000,00 0,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 105.142.968.833,00 130.486.350.790,00 25.343.381.957,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 853.082.000,00 853.082.000,00 0,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 853.082.000,00 853.082.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1.615.102.294.602,00 1.644.974.850.938,00 29.872.556.336,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.492.843.441.299,00 1.567.946.690.154,00 75.103.248.855,00 5.1.01 Belanja Pegawai 783.071.456.167,00 777.458.541.663,00 -5.612.914.504,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 639.433.531.021,00 719.363.740.181,00 79.930.209.160,00 5.1.04 Belanja Subsidi 2.000.000.000,00 1.900.000.000,00 -100.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 64.143.454.111,00 65.059.408.310,00 915.954.199,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.195.000.000,00 4.165.000.000,00 -30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 105.441.610.432,00 155.480.015.126,00 50.038.404.694,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 945.000.126,00 945.000.126,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.799.072.712,00 78.475.857.735,00 30.676.785.023,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 29.750.277.035,00 47.745.280.474,00 17.995.003.439,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 22.067.638.599,00 24.189.911.416,00 2.122.272.817,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.879.621.960,00 4.123.965.375,00 -755.656.585,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 18.138.934.872,00 21.051.523.030,00 2.912.588.158,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 18.138.934.872,00 21.051.523.030,00 2.912.588.158,00 Jumlah Belanja 1.616.423.986.603,00 1.744.478.228.310,00 128.054.241.707,00 Total Surplus/(Defisit) -1.321.692.001,00 -99.503.377.372,00 -98.181.685.371,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.230.692.001,00 109.171.156.607,00 101.940.464.606,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 7.230.692.001,00 102.171.156.607,00 94.940.464.606,00 6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.909.000.000,00 9.667.779.235,00 3.758.779.235,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.909.000.000,00 2.409.000.000,00 -3.500.000.000,00 Lampiran I Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 1 JUMLAH (p) KODE URAIAN BERKURANG/BERT AMBAH SEBELUM (p) SESUDAH (Rp) 1 2 3 4 5 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 0.,00 7.258.779.235,00 7.258.779.235,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 5.909.000.000,00 9.667.779.235,00 3.758.779.235,00 Pembiayaan Netto 1.321.692.001,00 99.503.377.372,00 98.181.685.371,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0.00 PJ WALI KOTA CIREBON, ttd, AGUS MULYADI 2

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…