DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I Ketentuan Pasal 1, diantara angka 19 dan 20 disisipkan Pasal 7 Ketentuan Pasal 7 diubah Pasal II Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Per a t.u ra n Daerah Kota Denpasar tenlang Pcrubahan Atas Pcrat.ura n Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tcntang Bea Pcrolchan Hak Alas Tanah dan Bangunan;
b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan sccara adil dalam pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; Menimbang: a. bahwa dalam rangka membanlu meringankan bcban masyarakat dalam hal perolchan hak karcna waris atau hibah wasiat dipandang perlu untuk memberikan larif yang lebih rendah dari tarif Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan sebelumnya; WALIKOTA DENPASAR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TENTANG NOMOR 7 TAHUN 2010 PERUBAHAN ATAS PERATURAN OAERAH TENTANG NOMOR 1 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVTNSI BALI
1. 1.Ketentuan Pasal 1, diantara angka 19 dan 20 disisipkan (satu) angka yakni angka l 9a sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa Ketcn tuan Peraturan Daerah Kola De npasar Nomor 7 Tahun 2010 tentarig Bea Perolehan Hak Alas Tarrah Dan Bangunan (Lembaran Daer ah Kata Denpasar Tah un 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kola Den pa sar Nomor 7) diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : WALIKOTADENPASAR dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA DENPASAR Dengan Persetujuan Bersama

6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 l Tahun 20 l O ten tang Jen is Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tarnbah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent.ang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lernbara n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 teritang Pajak Dae rah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Menetapkan
11.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Bea Perolehan Hak atas Tarrah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak alas tariah dan/ a tau bangunan.
9.Kantor Lelang Negara adalah Kantor Lelang Negara di Provinsi Bali.
8.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensrun , persekutuan, pcrkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kola Denpasar
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
2.Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kota Denpasar.

l.Kota adalah Kota Den pasar. Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

Pasal 1

. ' l 9a. Surat Pemberitahuan Pajak Oaerah yang selanjut.nya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan olch Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

19.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak scrta pengawasan penyetorannya
18.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar dalam Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
17.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungul pajak, yang mernpunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
16.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Sadan yang dapat dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
15.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NcJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NcJOP pengganti.
14.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanarn atau dilekatkan secara tet.ap pada tariah dan/ a tau perairan pedalaman dan/ a tau laut.
13.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bi dang pertanahan dan bangunan.
12.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukurn yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ a tau bangunan oleh orang pribadi atau Sadan.
27.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan olch Wajib Pajak.
26.Surat Keputusan Keberatan adalah sural keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tarrah dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tarrah dan Bangunan Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat ntuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingka SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
23.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22.Surat Ketetapan Pajak Daer ah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak , jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.
20.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

(2)Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1) wajib menyampaikan SPTPD secara bcnar dan lengkap kepada Walikota.
(1)Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri BPHTB yang terutang berdasarkan SPTPD.

Pasal 13

3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Terhadap pemberian waris atau hibah wasiat kepada yang berhak menerima waris atau hibah wasiat yang memiliki hubungan darah lebih dari 1 (satu) derajat garis lurus keatas dan / atau kebawah (sampai dengan derajal kc 5 (lima)) dan hubungan darah kesamping dikenakan tarif 0,001 % (Nol Koma Nol Nol Satu Persen).
(2)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebesar O % (Nol Persen) untuk waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam gans keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajal ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami istri.
(1)Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 <yo (lima Persen).

Pasal 7

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINS! BALI (NOMOR 1,15/2016 ) LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 1 SEKRETARIS Jlll~OTA DENPASAR, RAI ISWARA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 1 April 2016 MAWIJAYA MANTRY "o/WALIKOTA DENPASAR,~ Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 1 April 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar. Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada Langgal diundangkan. Pasal II Yang dimaksud dengan "garis keturunan lurus satu derajat" adalah anak, dan selanjutnya sesuai dengan silsilah. - Yang dimaksud dengan "suami/istri" adalah hubungan suami/istri yang sah ses uai dengan Peraturan Perundang-undangan. PasalI Pasal 7 Ayat(l) Cukup .Jelas Ayat (2) II. PASAL DEMI PASAL Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diharapkan dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan system administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dalam rangka optimasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan perlu dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota untuk bisa memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, harus diimbangi dengan ketersediaan dana yang lebih memadai dalam penyclenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. I. UMUM BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TENTANG NOMOR 7 TAHUN 2010 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1 Pasal II Cukup .Jelas Ayat (3) yang dimaksud dengan "hubungan darah kcsamping" adalah saudara dan selanjutnya sampai dengan dcrajat kelima.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 1 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kola De npasar Nomor 7 Tahun 2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 13

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kola De npasar Nomor 7 Tahun 2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 7 TAHUN 2010