DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK; 3. DASAR PENGENMN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; 4. WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK; 5. PENETAPAN; 6. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; 7. KEDALUWARSA DAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA; 8. SANKSI ADMINISTRATIF: 9. PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF; 10. KETENTUAN PENYIDIKAN; 11. KETENTUAN PIDANA; 12. KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;
b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemungutan pajak parkir, perlu memberikan arahan dan landasan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi Pemerintah Kota beserta aparaturnya, maupun subjek pajak dan wajib pajak; WALIKOTADENPASAR,
a.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Parkir merupakan kewenangan Daerah dan sumber pendapatan daerah; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PARKIR PERATURANDAERAH KOTA DENPASAR PROVINS! BALI WALIKOTADENPASAR Mengingat Menimbang 2
1. 9.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. 8.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
3. 7.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
4. 6.Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
5. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
6. 5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. 3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
8. 2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar. Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
9. 1.Kota adalah Kota Denpasar.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPAJAK PARKIR.Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHKOTADENPASAR dan WALIKOTADENPASAR

6.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ten tang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 21.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 20.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. 19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 15.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 14.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
12.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10.Masa Pajak adalah jangka waktu, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 4

BAB IV

WILAYAHPEMUNGUTANDAN MASAPAJAK

Pasal 8

Pajak yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

Pasal 7

Besaran pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

(2)Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

BAB III

DASARPENGENMN, TARIF, DAN CARAPENGHITUNGANPAJAK

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan Pajak meliputi jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
(2)Wajib Pajak meliputi orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Pasal 4

(1)Subjek Pajak meliputi orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
(2)Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. b.penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
3. c.penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
4. d.Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1)Objek Pajak meliputi penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir.

a.pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b.dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hi tung;

BAB VI

TATACARAPEMBAYARANDAN PENAGIHAN

Pasal 13

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Walikota.
(1)Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

c.SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
b.SKPDKBTjika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
a.SKPDKBdalam hal:
1. 1.jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
2. 2.jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3. 3.jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.

Pasal 11

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:

(3)Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Walikota dapat menerbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagai sarana penagihan Pajak.
(2)Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan SPTPD secara benar dan lengkap kepada Walikota.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…