DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM; 2. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH; 3. PEMBENTUKAN UPT; 4. STAF AHLI; 5. KEPEGAWAIAN; 6. KETENTUAN LAIN-LAIN; 7. KETENTUAN PERALIHAN; 8. KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKATDAERAH. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTADENPASAR dan WALIKOTADENPASAR 2 Menetapkan Tipe A Bidangpemerintahan Perdagangan pemerintahan Bidang Sosial;

9.Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
10.Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Pangan;
11.Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan;
12.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata;
13.Dinas Perindustrian dan menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Perdagangan; urusan Tipe A Bidang urusan6. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan pemerintahan Bidang Perhubungan;
7.Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
8.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Denpasar merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kota Denpasar merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kota Denpasar merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kota Denpasar, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

BAB II

PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH

Pasal 2

f.Kecamatan terdiri dari:
a.Kecamatan Denpasar Timur dengan Tipe A.
b.Kecamatan Denpasar Barat dengan Tipe A.
c.Kecamatan Denpasar Selatan dengan Tipe A.
d.Kecamatan Denpasar Utara dengan Tipe A.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi Penelitian dan Pengembangan;
5. 5.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Tipe A Bidangpemerintahanmenyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
6. 18.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
8. 20.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
9. 21.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Tipe B Bidang Tipe A Bidangpemerin tahan
10. 14.Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. 15.Dinas Lingkungan Hidu p dan Kebersihan menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup;
12. 16.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 1 7. Din.as Perpustakaan dan Kearsipan 4

Pasal 7

( 1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kota di bidang kesehatan beru pa rumah sakit Daerah kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 6

( 1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kota.

(2)Satuan pendidikan Daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

BAB III

PEMBENTUKANUPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:
1. a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. c.efisiensi;
4. d.efektivitas;
5. e.pembagian habis tugas;
6. f.rentang kendali;
7. g.tata kerja yangjelas; dan
8. h.fleksibilitas.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 3

Pasal 11

Perangkat Daerah yang berbentuk Rurnah Sakit Urnurn Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelurn Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap rnelaksanakan tugasnya sarnpai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden yang rnengatur lebih lanjut rnengenai pernbentukan dan pelaksanakan Rurnah Sakit Urnurn Daerah.

BAB VI

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 10

Perangkat Daerah yang rnelaksanakan sub Urusan Pernerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelurn Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap rnelaksanakan tugasnya sarnpai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang rnelaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABY KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Walikota dalarn rnelaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

(2)Rurnah sakit Daerah kota sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) bersifat otonorn dalarn penyelenggaraan tata kelola rurnah sakit dan tata kelola klinis serta rnenerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan urnurn Daerah. 6

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
1. a.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…