14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 un 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah eberapa kali, terakhir dengan
13.Peraturan Pemerintah Nomor ahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W il Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 4028); ahun 2000 tentang Tata Cara (Lembaran Negara Republik , Tambahan Lembaran Negara
12.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Pertanggungjawaban Kepala Daer Indonesia Tahun 2000 Nomor 20
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 t ntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 5679); 2011 ten tang Pembentukan (Lembaran Negara Republik , Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 12 Tahu Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Republik Indonesia Nomor 5234) ; 10.
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia 5049);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tah n 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 4438); Tahun 2004 tentang Sistem al (Lembaran Negara Republik , Tambahan Lembaran Negara Undang - Undang Nomor 15 T Pengelolaan dan Tanggungjawab Ke Republik Indonesia Tahun 2004 Negara Repu blik Indonesia N omor 4
6.un 2004 tentang Pemeriksaan angan Negara (Lembaran Negara 66, Tambahan Lembaran Undang - Undang Nomor Perencanaan Pembangunan Nasio Indonesia Tahun 2004 Nomor 10 Republik Indonesia Nomor 4421); 7.
5.Undang - Undang Nomor 1 Tahu 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 4355) ;
4.Undang - Undang Nomor 17 Tahu 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang - Undang Nomor 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas d i Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 3851) ; 2
22.Peraturan Pernerintah Norn.or 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pernerintahan (Lernbaran gara Republik Indonesia Tahun 2010 Norn.or 123, Tambahan Lemb an Negara Republik Indonesia Nomor 123);
21.Peraturan Pernerintah Norn.or 69 ahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian dan Pernanfaatan Insenti Pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Norn.or 5161) ;
20.Peraturan Pemerintah Norn.or 8 ahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi emerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 rnor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn.or4614) ;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 ahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyel nggaraan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo esia Tahun 2005 Norn.or 165, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4593) ; ahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lernbaran 2005 Norn.or 150, Tambahan Norn.or4585) ;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Penyusunan dan Penerapan Stand Negara Republik Indonesia Tahu Lernbaran Negara Republik Indonesi
17.Peraturan Pernerintah Norn.or un 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negar Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran N gara Republik Indonesia Norn.or 4578);
16.Peraturan Pernerintah Norn.or 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lernb an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norn.or 138, Tamb an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); Tahun 2005 tentang Dana epublik Indonesia Tahun 2005 egara Republik Indonesia Nomor
15.Peraturan Pemerintah Norn.or Perirnbangan (Lernbaran Negara Nomor 137, Tambahan Lernbaran 4575);
14.Peraturan Pernerintah Norn.or 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara Republi Indonesia Tahun 2005 Norn.or 131, Tambahan Lernbaran Negara R publik Indonesia Norn.or4574);
13.Peraturan Pernerintah Norn.or 23 ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Badan U um (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4502) s bagairnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 74 T un 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Norn.or 23 ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnu (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or5340); 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuang Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernb an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norn.or 47, Tamb an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); Nomor 8 Tahun 2016 tentang gkat Daerah Kota Denpasar un 2016 Nomor 8, Tambahan or 8).
29.Peraturan Daerah Kota Denpasar Pembentukan Dan Susunan Per (Lembaran Daerah Kota Denpasar T Lembaran Daerah Kota Denpasar No
28.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada erusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar un 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar No or 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota D npasar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan aerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 ten tang Penyertaan odal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Dae ah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Neg Nomor 6);
27.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Penyertaan Modal Daerah pad Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembar Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan eraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perub an Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 te tang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Bank Pemban nan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 9);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran P ndapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum D erah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah clan B tuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4 0) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perat ran Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubah Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 11 tentang Pedoman Pemberian Hibah clan Bantuan Sosial y g Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ( erita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 4
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan D erah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perat ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Peru bah Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20 6 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; sejumlahkhususotonomi ovinsi dan Pemerintah Daerah 2.946,33 ah sebagaimana dimaksud pada dapatan: ( 4) Lain-lain pendapatan daerah yang ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pe