DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Pengajuan Uang Persediaan Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah; WALIKOTADENPASAR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TENTANG NOMOR 1 TAHUN 2018 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR PROVINS! BALI WALIKOTA DENPASAR Mengingat Menimbang

(1)SKPD dapat diberikan UP sekali dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

1.Kota adalah Kota Denpasar
2.Pemerintah Kata adalah Pemerintah Kota Denpasar
3.Walikota adalah Walikota Denpasar
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kata Denpasar selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
5.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Denpasar dan bertindak sebagai BUD.
7.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari - hari.
9.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

BAB II

UANG PERSEDIAAN Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok - pokok Pengelalaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nornor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4 )j
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ; 2 Menetapkan Penggantian UP dapat dilakukan dengan mengajukan SPM Ganti Uang Persediaan setelah laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran atas Pengajuan Dana SPM UP sebelumnya yang sudah disahkan.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN WALIKOTATENTANG BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(2)Pengecualian terhadap pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD.
(1)UP dapat diberikan untuk pengeluaran - pengeluaran belanja barang dan jasa meliputi:
1. a.pembayaran listrik, telpon dan air minum;
2. b.biaya perjalanan dinas;
3. c.kegiatan yang pelaksanaanya di luar daerah;
4. d.premium/ pertamax; dan
5. e.pembayaran Pengadaan barang / jasa kepada satu penyedia atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IV

GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

(8)Sisa UP pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah paling lambat akhir Desember Tahun anggaran berkenaan.
(7)UP disimpan pada rekening kas Daerah, atas nama Bendahara Pengeluaran, dan menyimpan UP dalam Brand Kas paling banyak Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah).
(6)Penggunaan UP dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya Pembantu Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
(4)Bendahara Pengeluaran dapat membagi uang persediaan kepada beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(3)UP diberikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD untuk dikelola sebagai uang muka kerja.
(2)UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 / 12 ( Satu per dua belas ) dari Pagu Anggaran Belanja Barang dan Jasa yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 3 SERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 1. SEKRETARISDAER,, 'NPASAR, RAI ISWARA 4 RA!r» ~YAMANTRA Diundangkan di Denpasar. pada tanggal 5 Januari 2018. Ditetapkan di Denpasar. pada tanggal 5 Januari 2018. ~ WA IKOTA DENPASAR, I Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Denpasar. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB III

PENGGUNAAN DANA UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

(3)Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
1. a.kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; atau
2. b.kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 ( satu ) bulan, maka sisa tambah uang disetor ke rekening kas umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan diterbitkan.
(1)Batas jumlah pengajuan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 5

BAB V TAMBAHANUANG PERSEDIMN 4

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…