DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum ; 2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi ; 3. Susunan Organisasi ; 4. Jabatan dan Kepegawaian ; 5. Tata Kerja ; 6. Pembiayaan ; 7. Ketentuan Peralihan ; 8.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Denpasar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.
(2)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
5. e.pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota;
6. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri atas 2 (dua) subbidang.

BAB IV

JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 7

(1)Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
(2)Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(4)Kepala Subbagian/Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
(2)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing- masing.
(3)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Setiap Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 10

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan Walikota sebagai penanggungjawab urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…