DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Bentuk,Besaran,Tata Cara,Evaluasi dan Pelaporan,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali, perlu diberikan fasilitas tertentu dan kemudahan berinvestasi guna mempercepat perkembangan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, bentuk, besaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bentuk, Besaran, dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan/atau Pembebasan Pajak Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000847-SRT-0820241_conv.pdf
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BENTUK, BESARAN, DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KURA-KURA BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
6.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7.Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali yang selanjutnya disebut KEK Kura-Kura Bali adalah kawasan seluas 498 ha (empat ratus sembilan puluh delapan hektar) dengan batas tertentu didalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
8.Badan Usaha Pembangun dan Pengelola yang selanjutnya disingkat BUPP adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK Kura-Kura Bali.
9.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK Kura-Kura Bali.
10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarya kemakmuran rakyat.
11.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
12.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak kepada BUPP dan/atau Pelaku Usaha di KEK Kura-Kura Bali;
b.mempercepat penciptaan lapangan kerja, menyerap dan memberdayakan tenaga kerja lokal masyarakat Bali, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
c.meningkatkan pendapatan masyarakat, produk domestik regional bruto, dan pembangunan perekonomian di wilayah Daerah.

BAB II

BENTUK

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak kepada BUPP dan/atau Pelaku Usaha yang memiliki objek Pajak dan melakukan kegiatan usaha di KEK Kura-Kura Bali.
(2)Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jenis Pajak yang meliputi:
1. a.PBB-P2;
2. b.BPHTB; dan
3. c.Pajak Reklame.
(3)Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan setiap tahun Pajak.
(4)Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada saat terjadinya peralihan objek PBB-P2 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Pemberian pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

BAB III

BESARAN

Pasal 4

(1)Besaran pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Pajak terutang.
(2)Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.80% (delapan puluh persen) pada tahun pertama dan tahun kedua;
2. b.75% (tujuh puluh lima persen) pada tahun ketiga;
3. c.65% (enam puluh lima persen) pada tahun keempat; dan
4. d.50% (lima puluh persen) pada tahun kelima dan tahun berikutnya, selama BUPP masih menyandang status KEK.
(3)Besaran keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk perpanjangan jatuh tempo pembayaran Pajak terutang.
(4)Besaran pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 5

(1)Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat diberikan dalam hal BUPP dan/atau Pelaku Usaha mengalami keadaan kahar yang mengakibatkan kerugian.
(2)Ketentuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari BPHTB terutang.
(2)Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.80% (delapan puluh persen) pada tahun pertama dan tahun kedua;
2. b.75% (tujuh puluh lima persen) pada tahun ketiga;
3. c.65% (enam puluh lima persen) pada tahun keempat; dan
4. d.50% (lima puluh persen) pada tahun kelima dan tahun berikutnya, selama BUPP masih menyandang status KEK.

Pasal 7

(1)Pemberian pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Pajak Reklame terutang.
(2)Pemberian pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.80% (delapan puluh persen) pada tahun pertama dan tahun kedua;
2. b.75% (tujuh puluh lima persen) pada tahun ketiga;
3. c.65% (enam puluh lima persen) pada tahun keempat; dan
4. d.50% (lima puluh persen) pada tahun kelima dan tahun berikutnya, selama BUPP masih menyandang status KEK.

BAB IV

TATA CARA

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak BUPP atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
1. a.salinan nomor pokok wajib pajak;
2. b.salinan nomor induk berusaha;
3. c.salinan susunan direksi dan komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar BUPP atau Pelaku Usaha;
4. d.salinan dokumen legalitas BUPP atau Pelaku Usaha;
5. e.salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon;
6. f.jenis objek Pajak yang dimohon mendapat pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak; dan
7. g.pernyataan kesanggupan untuk mendukung pembangunan Daerah dan adat tradisi Bali.
(3)Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Kepala Badan melakukan penerimaan dan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang diterima secara lengkap.
(2)Perangkat Daerah dalam melaksanakan penerimaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan:
1. a.pemeriksaan terhadap dokumen permohonan beserta legalitas kelengkapannya;
2. b.koordinasi dengan administrator KEK; dan
3. c.pemeriksaan atau peninjauan lokasi usaha dari BUPP dan/atau Pelaku Usaha.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam hal dibutuhkan data dan informasi lanjutan terkait pemohon.
(4)Dalam hal penerimaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dilaksanakan, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Walikota mengenai persetujuan atau penolakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak.
(5)Walikota menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi Kepala Badan diterima.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Walikota melakukan evaluasi terhadap BUPP dan Pelaku Usaha yang memperoleh pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Badan.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar:
1. a.laporan BUPP atau Pelaku Usaha; dan/atau
2. b.kunjungan ke lokasi BUPP atau Pelaku Usaha di KEK Kura-Kura Bali.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…