DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 7 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Kebijakan Strategis Dan Perencanaan; Kelembagaan; Penyelenggaraan; Perizinan; Hak Dan Kewajiban; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Penyelesaian Sengketa; Penghargaan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penempatan Jaringan Telekomunikasi yang tidak teratur dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan, kenyamanan, keindahan, dan tata ruang kota, sehingga perlu dilakukan penataan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, standar instalasi, serta kaidah keselamatan dan estetika;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan perlindungan kepentingan umum, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan sarana jaringan utilitas terpadu infrastruktur pasif telekomunikasi secara komprehensif, terintegrasi, dan sesuai dengan kewenangan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202602/tte-1a383ef869bc886af154907b8a7211d31_conv.pdf
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303); Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU INFASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Denpasar
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9.Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
10.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi, meliputi tiang, kabel, panel dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12.Jasa Telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi untuk memenuhi keperluan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.
13.Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh perizinan berusaha penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
14.Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
15.Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IPT adalah bangunan atau struktur yang terletak di atas atau bawah permukaan tanah yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk menempatkan sarana/perangkat Telekomunikasi dalam penggelaran Jaringan Telekomunikasi.
16.Sarana Jaringan Utilitas Terpadu yang selanjutnya disingkat SJUT adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas seperti Telekomunikasi, air, listrik secara terpadu yang dapat diletakkan di bawah permukaan tanah (atau di atas permukaan tanah), yang bertujuan untuk menciptakan tata ruang kota yang lebih rapi, indah, modern sehingga bisa meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan serta keamanan bagi Jaringan Utilitas.
17.Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat SJUT-IPT adalah sarana untuk penempatan Jaringan Utilitas berupa bangunan atau struktur yang terletak di atas atau bawah permukaan tanah yang dapat dimanfaatkan secara bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi untuk menempatkan sarana/perangkat Telekomunikasi dalam penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
18.Tim Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas yang selanjutnya disebut Tim KPJU adalah pelaksana koordinasi pembangunan Jaringan Utilitas yang mempunyai pembagian tugas dan hubungan kerja antar masing-masing fungsi didalamnya.
19.Rencana Induk SJUT-IPT adalah dokumen perencanaan strategis yang bersifat komprehensif dan berjangka panjang digunakan sebagai kerangka kerja untuk memandu pembangunan dan pengembangan SJUT-IPT.
20.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
21.Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi Rumaja, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
22.Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang di luar Rumaja dan Rumija yang digunakan untuk pengawasan konstruksi jalan dan kelengkapan jalan, serta untuk menjaga agar jalan beserta lingkungannya tetap berfungsi sesuai peruntukannya.
23.Penyelenggara SJUT-IPT adalah penyelenggara pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan IPT.
24.Instansi adalah badan hukum atau koperasi.
25.Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Penyelenggara SJUT-IPT untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan Jaringan Utilitas oleh Instansi Utilitas.
26.Penempatan adalah batasan geometris antara unsur dasar penyusun Jaringan Utilitas di atas tanah, di bawah tanah dan di laut.
27.Jaringan Eksisting adalah Jaringan Telekomunikasi yang telah ada atau sedang ada atau sedang dikembangkan di Daerah oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
28.Orang adalah orang perorangan atau badan hukum.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan SJUT-IPT dan penataan Jaringan Telekomunikasi yang telah ada di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.memberikan keselarasan dan keterpaduan SJUT-IPT dan Jaringan Telekomunikasi yang telah ada dengan kaedah tata ruang dan estetika wilayah perkotaan demi mewujudkan pemandangan kota yang bersih, tertib, indah dan lestari;
2. b.memastikan penerapan standar instalasi dan pemeliharaan Jaringan Telekomunikasi yang benar dengan menerapkan prosedur keselamatan demi menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat dari potensi gangguan IPT; dan
3. c.memberikan jaminan kepastian hukum dan berusaha bagi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau penyelenggara Jasa Telekomunikasi serta memberikan kemanfaatan ekonomi bagi Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan SJUT-IPT dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.berorientasi terhadap pelayanan masyarakat;
b.mengutamakan kepentingan umum;
c.kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
d.keamanan, ketertiban dan keselamatan umum; dan
e.estetika.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan dan kebijakan strategis;
b.kelembagaan;
c.penyelenggaraan;
d.perizinan;
e.hak dan kewajiban;
f.partisipasi masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.penyelesaian sengketa;
i.penghargaan; dan
j.pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan SJUT-IPT dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan perkembangan teknologi.
(2)Kebijakan strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam suatu perencanaan penyelenggaraan SJUT-IPT.

Pasal 6

(1)Perencanaan penyelenggaraan SJUT-IPT disusun dalam bentuk Rencana Induk SJUT-IPT.
(2)Rencana Induk SJUT-IPT menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam menyelenggarakan SJUT-IPT di Daerah.
(3)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) jenis berdasarkan penempatannya, meliputi:
1. a.SJUT-IPT bawah tanah; dan
2. b.SJUT-IPT atas tanah.
(4)Jenis-jenis SJUT-IPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
1. a.gorong-gorong (duct);
2. b.lubang kabel (manhole/handhole);
3. c.tiang; dan/atau
4. d.menara.

Pasal 7

(1)Rencana Induk SJUT-IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Tim KPJU.
(2)Penyusunan Rencana Induk SJUT-IPT dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;
4. d.visi pembangunan Daerah sebagai kota kreatif berbasis budaya;
5. e.perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
6. f.kepentingan umum dan keselamatan masyarakat; dan
7. g.kelestarian lingkungan hidup.
(3)Tim KPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Tim KPJU mempunyai tugas:
1. a.menyusun Rencana Induk SJUT-IPT;
2. b.melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah dan badan usaha;
3. c.memberikan persetujuan teknis terhadap permohonan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol;
4. d.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SJUT-IPT; dan
5. e.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada WaliKota.
(5)Keanggotaan Tim KPJU terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait, Badan Usaha Milik Daerah, dan unsur pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

(1)Rencana Induk SJUT-IPT memuat paling sedikit:
1. a.kebijakan strategis pengembangan SJUT-IPT;
2. b.pengembangan jenis SJUT-IPT pada suatu lokasi, ruas jalan atau kawasan berdasarkan prioritas sesuai kebijakan strategis;
3. c.peta rencana lokasi dan jaringan SJUT-IPT;
4. d.standar teknis dan spesifikasi konstruksi;
5. e.rencana keterpaduan dengan jaringan utilitas lain;
6. f.tahapan pembangunan dan target waktu;
7. g.kebutuhan investasi dan pembiayaan; dan
8. h.mekanisme monitoring dan evaluasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk SJUT-IPT diatur dalam Peraturan WaliKota.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan SJUT-IPT di Daerah.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah atau melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk mendukung penyelenggaraan SJUT-IPT dapat melakukan kerja sama dengan:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha swasta; dan/atau
3. c.koperasi.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, keterbukaan, dan melindungi kepentingan masyarakat serta Pemerintah Daerah.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Dalam hal mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan wanprestasi, Pemerintah Daerah berhak mengambil alih penyelenggaraan SJUT-IPT.
(5)Pengambilalihan penyelenggaraan SJUT-IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pernyataan dari pajabat yang berwenang.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…