DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pengalokasian; 3. Penyaluran Alokasi Dana Desa; 4. Penggunaan; 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; 6. Pembinaan dan Pengawasaan; 7. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota, tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menimbang WALIKOTA DENPASAR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURANALOKASI DANA DESA KEPADA DESA TENTANG NOMOR 10 TAHUN 2018 PERATURAN WALIKOTADENPASAR WALIKOTADENPASAR PROVINSI BALI

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Kata adalah Kata Denpasar.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kata Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. CARATATATENTANGWALIKOTAPERATURAN MEMUTUSKAN :
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Menetapkan
13.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiaban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kota Denpasar dalam APBD Kota Denpasar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Desa .
8.Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar.
6.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB I

KETENTUAN UMUM PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA.

Pasal 4

(1)ADD dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kata dalam APBD Kata Denapasar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(2)Pengalakasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan ketentuan:
1. a.90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa ; dan b.10% (sepuluh per seratus) dibagi secara proporsional
(3)Pembagian secara merata sebesar 90% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sudah termasuk penghasilan tetap Aparat Desa Se-Kata Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar mengalakasikan ADD dalam APBD Kata Denpasar setiap tahun anggaran.

Pasal 3

BAB II PENGALO KASIAN ADD dikelola oleh Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB II

PENGALO KASIAN ADD dikelola oleh Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. pelaparan,penatausahaan, keuangan Desa. perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
14.Pengelalaan Keuangan kegiatan yang meliputi keseluruhanadalahDesa

b.Data jumlah penduduk, ayat ( 1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Z4 Z3 Z2 Alokasi Dana Desa Pagu ADD Alokasi Perangkat Desa = rasio jumlah penduduk setiap Desa Terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota. rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota. rasio IKG setiap Desa terhadap Total IKG IKG Desa. Keterangan: ADD B c Zl ADD untuk setiap Desa di Kata Denpasar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :
a.ADD Per Desa = (B - C) + ((0,25*Zl))+ (0,35*Z2) + (0, 10*Z3) + (0,30*Z4)

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ADD untuk setiap Desa di Kata Denpasar diatur dengan Keputusan Walikota yang di susun dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kata Denpasar.

Pasal 6

Desa; dan

b.jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan Desa.

Pasal 5

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan :

a.kebutuhan penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

BAB IV PENGGUNAAN

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 8

(1)ADD disalurkan oleh Pemerintah Kota kepada Desa di wilayah Kota Denpasar melalui permohonan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
(2)Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Kas Desa.
(3)Penyaluran Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa dengan ketentuan:
1. a.Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Peraturan Desa tentang APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Kota;
2. b.Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
3. c.Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan realisasi penggunaan ADD Tahap II; dan
(4)Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a belum ditetapkan, maka Pemerintah Kota dapat menyalurkan ADD kepada Desa yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh per seratus).
(5)Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan belanja penghasilan tetap Pemerintah Desadan operasional Pemerintah Desa.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANADESA

Pasal 13

(1)Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabanny adalah pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 12

(1)Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Perbekel atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
(3)Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
(4)Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Perbekel.
(5)Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BABV PELAPORANDAN PERTANGGUNGJAWABAN Pengelolaan Keuangan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam APBDesa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…