DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Denpasar

regulasi_utama

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Sumber Dana; 3. Penggunaan; 4. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas; Menimbang DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTADENPASAR, TENTANG PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANATEKNIS PUSKESMAS NOMOR 11 TAHUN 2018 PERATURAN WALIKOTADENPASAR PROVINS! BALI WALIKOTADENPASAR olJt Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Denpasar.
2.Walikota adalah Walikota Denpasar.
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menetapkan

(1)Dana Non Kapitasi pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas bersumber dari pelayanan kesehatan diluar lingkup pembayaran Kapitasi.
(2)Pelayanan Kesehatan diluar Lingkup Pembayaran Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pelayanan non kapitasi pada rawat jalan tingkat pertama :
  1. 1.Pelayanan rujuk balik : a) Pemeriksaan GDS; b) Pemeriksaan GDP; c) Pemeriksaan GDPP; d) Pemeriksaan Asam Urat; e) Pemeriksaan Kolesterol Total;
  2. 2.Pelayanan skrining kesehatan: a) Pemeriksaan IVA; b) Pemeriksaan Papsmear; c) Pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP;

BAB I

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA NON KAPITASIPROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANATEKNIS PUSKESMAS.

Pasal 2

5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
6.Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan non kapitasi jaminan kesehatan nasional sesuai dengan tarif non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama.
7.Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan. d) Pemeriksaan Asam Urat; e) Pemeriksaan Kolesterol Total; f) Terapi Criyo.
3.Pelayanan kebidanan, neonatal dan KB: a) Paket ANC; b) Pemeriksaan PNC; c) Pelayanan suntik KB; d) Pemasangan dan atau pencabutan IUD e) Pelayanan KB IUD Pasca Plasenta f) Pelayanan Implan; g) Penanganan komplikasi KB; dan h) Pelayanan keluarga berencana metode operasi pna / vasektomi).
4.Protesa gigi
5.Pelayanan ambulan

b.Pelayanan Non Kapitasi rawat inap tingkat pertama :
1. 1.Rawat inap tingkat pertama
2. 2.Paket persalinan pervaginam normal oleh Bidan
3. 3.Paket persalinan pervaginam normal oleh Dokter
4. 4.Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas Penanganan Obstetry Neonatal Emegercy Dasar
5. 5.Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas Penanganan Obstetry Neonatal Emegercy Dasar (mis, placenta manual)
6. 6.Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal

(3)Penerimaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah.
1. a.Pembayaran jasa pelayanan ; dan
2. b.Pembiayaan operasional.
(2)Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan/ penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.
(3)Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) yang dimanfaatkan untuk obat-obatan, bahan kimia (bahan laboratorium) alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kepada pelaksana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.
(5)Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(1)Rencana belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk:

BAB II

SUMBERDANA

Pasal 4

(1)Pemanfaatan Dana Non Kapitasi oleh Puskesmas dilakukan dengan mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja dana non kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Walikota Denpasar mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Kota adalah Kota Denpasar.
2.Walikota adalah Walikota Denpasar.
3.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Denpasar.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Menetapkan

(1)Dana Non Kapitasi pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas bersumber dari pelayanan kesehatan diluar lingkup pembayaran Kapitasi.
(2)Pelayanan Kesehatan diluar Lingkup Pembayaran Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pelayanan non kapitasi pada rawat jalan tingkat pertama :
  1. 1.Pelayanan rujuk balik : a) Pemeriksaan GDS; b) Pemeriksaan GDP; c) Pemeriksaan GDPP; d) Pemeriksaan Asam Urat; e) Pemeriksaan Kolesterol Total;
  2. 2.Pelayanan skrining kesehatan: a) Pemeriksaan IVA; b) Pemeriksaan Papsmear; c) Pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP;

BAB I

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA NON KAPITASIPROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANATEKNIS PUSKESMAS.

Pasal 2

5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
6.Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan non kapitasi jaminan kesehatan nasional sesuai dengan tarif non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama.
7.Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan. d) Pemeriksaan Asam Urat; e) Pemeriksaan Kolesterol Total; f) Terapi Criyo.
3.Pelayanan kebidanan, neonatal dan KB: a) Paket ANC; b) Pemeriksaan PNC; c) Pelayanan suntik KB; d) Pemasangan dan atau pencabutan IUD e) Pelayanan KB IUD Pasca Plasenta f) Pelayanan Implan; g) Penanganan komplikasi KB; dan h) Pelayanan keluarga berencana metode operasi pna / vasektomi).
4.Protesa gigi
5.Pelayanan ambulan

b.Pelayanan Non Kapitasi rawat inap tingkat pertama :
1. 1.Rawat inap tingkat pertama
2. 2.Paket persalinan pervaginam normal oleh Bidan
3. 3.Paket persalinan pervaginam normal oleh Dokter
4. 4.Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas Penanganan Obstetry Neonatal Emegercy Dasar
5. 5.Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas Penanganan Obstetry Neonatal Emegercy Dasar (mis, placenta manual)
6. 6.Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal

(3)Penerimaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah.
1. a.Pembayaran jasa pelayanan ; dan
2. b.Pembiayaan operasional.
(2)Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan/ penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.
(3)Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) yang dimanfaatkan untuk obat-obatan, bahan kimia (bahan laboratorium) alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kepada pelaksana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.
(5)Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(1)Rencana belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk:

BAB II

SUMBERDANA

Pasal 4

(1)Pemanfaatan Dana Non Kapitasi oleh Puskesmas dilakukan dengan mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja dana non kapitasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Walikota Denpasar mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.