DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 5 Peraturan Walikota Denpasar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota t;entang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; Menimbang WALIKOTADENPASAR , DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TENTANG BESARAN PENGHASILANTETAP, TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKATDESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATANDESA WALIKOTADENPASAR PROVINS! BALI PERATURANWALIKOTADENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2018 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur · dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1

PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATANDESA. MEMUTUSKAN:

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89 );
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa { Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5694);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Menetapkan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a.Penghasilan Tetap Perbekel sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan Tunjangannya Sebesar Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) ;
b.Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Tunjangannya sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) ;
c.Penghasilan Tetap Perangkat Desa untuk Kepala Seksi/Kepala Urusan sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Tunjangannya sebesar Rpl.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
d.Penghasilan Tetap Kelihan Dusun sebesar Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan Tunjangannya sebesar Rpl.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
e.Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
f.Tunjangan Wakil BPD sebesar Rp3.300.000,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
g.Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) ; dan
h.Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 2

5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10.Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Prebekel dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa yang bersumber dari APB Desa dan besarannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BERITADAERAHKOTADENPASARTAHUN2018 NOMOR 2 SEKRETARIS!1!itOTA DENPASAR, Diundangkan di Denpasar pada tanggal 5 Januari 2018 Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 Januari 2018 ~WALIKOTA DENPASARI ~RAID ARMAWIJAYAMANTRA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Denpasar mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. Peraturan Walikota Denpasar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 9 ), Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 21 ), dan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/ 1556/HK/2016 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

(2)Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dibayarkan sesuai dengan APB Desa Tahun Anggaran 2018.
(1)Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan bersumber dari APB Desa.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…