DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum ; 2. Pengangkatan Kepala Lingkungan ; 3. Pemberhentian Kepala Lingkungan : 4. Kekosongan Jabatan Kepala Lingkungan ; 5. TUgas dan Fungsi ; 6. Larangan dan Sanksi ; 7. Kesejahteraan Kepla Lingkungan ; 8. Ketentuan Peralihan ; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peran Kepala Lingkungan sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal membantu masyarakat untuk pengurusan administrasi dikelurahan maupun terhadap permasalahan lainnya serta memperkuat Pemerintahan di Kelurahan agar mampu menggerakkan masyarakat dan mendorong partisipasinya dalam pembangunan;
c.bahwa Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Hukum saat ini, sehingga diperlukan penyesuaian agar lebih komprehensif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Camat adalah Camat Se-Kota Denpasar.
5.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6.Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dalam Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
7.Perangkat Kelurahan adalah unsur perangkat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah.
8.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9.Lingkungan adalah bagian Kelurahan yang merupakan l ingkungan kerja dari Kepala Lingkungan.
10.Kepala Lingkungan adalah Perangkat Kelurahan sebagai pelaksana tugas Lurah dengan wilayah kerja tertentu dalam bentuk unsur kewilayahan di Kelurahan.
11.Penjaringan adalah suatu upaya dilakukan untuk mendapatkan calon Kepala Lingkungan dari warga masyarakat setempat.
12.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan dari segi administrasi calon Kepala Lingkungan.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
14.Hari adalah hari kerja.
15.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat Negara di bidang pertahanan dan keamanan Negara yang secara organisasi merupakan Lembaga Negara setingkat Kementerian.

BAB II

PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 2

Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat dari warga Lingkungan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi; dan
d.memahami keadaan lingkungan, Kelurahan secara geografis, sosial dan budaya serta mentaati adat/kearifan lokal setempat.

Pasal 3

(1)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
1. a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dari Pejabat yang berwenang;
2. b.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai;
4. d.fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
7. g.surat permohonan bersedia menjadi Kepala Lingkungan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai; dan
8. h.menandatangani fakta integritas.
(2)Dalam hal calon Kepala Lingkungan berasal dari unsur ASN atau TNI selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan surat izin tertulis dari atasan langsung.

Pasal 4

(1)Lurah melakukan proses Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan.
(2)Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan musyawarah oleh masyarakat di Lingkungan yang bersangkutan dari beberapa calon Kepala Lingkungan yang memenuhi persyaratan.
(3)Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan 1 (satu) orang Anggota.
(4)Proses Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Kepala Lingkungan kosong atau Kepala Lingkungan diberhentikan.
(5)Hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan yang ditandatangani oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan daftar hadir peserta musyawarah.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

(1)Lurah menyampaikan hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak hasil Penjaringan dan Penyaringan diterima.
(2)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak Lurah menyampaikan hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan Keputusan berupa persetujuan terhadap Calon Kepala Lingkungan atau salah satu Calon Kepala Lingkungan atau penolakan terhadap salah satu atau seluruh Calon Kepala Lingkungan berdasarkan penelitian persyaratan dan kemampuan Calon Kepala Lingkungan yang ditentukan.
(3)Dalam hal Camat memberikan Keputusan persetujuan terhadap Calon Kepala Lingkungan atau salah satu Calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan.
(4)Dalam hal Camat memberikan Keputusan penolakan terhadap salah satu atau seluruh Calon Kepala Lingkungan, Lurah melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali Calon Kepala Lingkungan.

BAB III

PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 6

(1)Camat memberhentikan Kepala Lingkungan setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.
(2)Kepala Lingkungan berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lingkungan; dan/atau
5. e.melanggar larangan sebagai Kepala Lingkungan.
(4)Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 7

(1)Kepala Lingkungan diberhentikan sementara oleh Camat setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.
(2)Pemberhentian sementara Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap Keamanan Negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
3. c.tertangkap tangan dalam tindak pidana dan ditahan;
(3)Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerima haknya sebagai Kepala Lingkungan terhitung tanggal Keputusan Pemberhentian Sementara ditetapkan.
(4)Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5)Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan hak dan jabatannya sebagai Kepala Lingkungan sejak tanggal Putusan Pengadilan ditetapkan.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan maka tugas Kepala Lingkungan yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah dengan Surat Perintah Tugas.
(2)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari ASN yang bertugas di Kelurahan atau dari unsur Perangkat Kelurahan.
(3)Pengisian jabatan Kepala Lingkungan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Kepala Lingkungan yang bersangkutan berhenti.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

(1)Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas lain yang ditugaskan oleh Lurah.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala Lingkungan mempunyai fungsi:

a.pelaksana kegiatan Pemerintahan di wilayah kerjanya;
b.pemberdayaan masyarakat;
c.pelayanan masyarakat;
d.penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebersihan;
e.pemeliharaan sarana dan fasilitas umum; dan
f.membina Lembaga Kemasyarakatan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019