DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Ketentuan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Pakaian Dinas Dan Atribut Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Besaran Kompensasi Tim Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Menimbang STANDAR HARGA PAKAIANDINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH, BESARAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH WALIKOTADENPASAR PROVINS! BALI PERATURAN WALIKOTADENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ' . Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Den pasar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Denpasar.
7.Pakaian dinas dan atribut adalah pakaian seragam dan atribut yang digunakan oleh pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
8.Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas clan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD serta sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota,pimpinan fraksi,dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 1

MEMUTUSKAN

4.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 201 7 N omor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Menetapkan

(2)Ketentuan standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.pakaian sipil harian sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per stel;
2. b.pakaian sipil resmi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per stel;
3. c.pakaian sipil lengkap sebesar RpS.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per stel;
4. d.pakaian dinas harian sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per stel;
5. e.pakaian endek pria sebesar Rp3.376.250,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam dua ratus lima puluh rupiah) per stel;
6. f.peci sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per buah;
7. g.label nama sebesar Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per buah;
8. h.insignia emas 10 (sepuluh) gram sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram; dan
  1. 1.insignia emas 5 (lima) gram sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)per gram.
(1)Pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas:
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) stel dalam 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
5. e.pakaian endek disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun; dan
6. f.atribut per periode.

BAB I

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPANDEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH

Pasal 2

STANDARHARGAPAKAIANDINASDANATRIBUT PIMPINANDANANGGOTADPRD

9.Tenaga ahli fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompesasi dengan meperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

a.koordinator sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
b.anggota sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah). Besaran kompesasi tenaga ahli fraksi terdiri atas :

Pasal 5

Besaran Kompesasi Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 4

(1)Pembayaran kompesasi bagi kelompok pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD serta didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang per bulan.
(2)Besaran kompesasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
1. a.koordinator sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
2. b.anggota sebesar Rp5.000.000,00 ( lima juta rupiah). BESARAN KOMPENSASI KELOMPOKPAKARATAUTIM AHLI ALATKELENGKAPANDPRD SERTA BESARAN KOMPENSASITENAGAAHLI FRAKSI
(2)Insignia emas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf i digunakan pada saat memakai pakaian sipil resmi.
(1)Insignia emas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf h digunakan pada saat memakai pakaian sipil harian.

Pasal 3

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 3 SEKRETARIS Jllllf'1TA DENPASAR, RAI ISWARA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 8 Januari 2018 Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 8 Januari 2018 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…