DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semestaberencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029; Materi Muatan Dan Fungsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar; Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 _ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sera Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah aerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN:PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANAKOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB II

Gambaran Umum Daerah BAB ini memuat 3 (tiga) Subbab yang menjabarkan kondisi dan isu strategis pembangunan daerah, yaitu (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah, menjelaskan kondisi daerah terkait aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum; (2) Gambaran Keuangan Daerah, menjelaskan kondisi keuangan daerah, yaitu gambaran ringkas kondisi keuangan daerah lima tahun terakhir dan proyeksi keuangan daerah lima tahun ke depan; dan (3) Permasalahan dan Isu Strategis, menjelaskan permasalahan pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta rumusan isu strategis daerah dengan memperhatikan isu di tingkat global, nasional, dan regional.

Pasal 2

(1)RPUMD Semesta Berencana menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Walikota yang memuat Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program PD yang disertai dengan target dan kebutuhan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPJUMDSemesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. b.pedoman dalam penyusunan Renstra sesuai periode RPJMD Semesta Berencana;
3. c.pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai dengan periode RPJUMDSemesta Berencana;
4. d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD Semesta Berencana; dan
5. e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPUMD Semesta Berencana.

BAB III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah BAB ini memuat 2 (dua) Subbab yang menjabarkan arahan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, yaitu (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, menjelaskan visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai; dan (2) Strategi Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, menjelaskan rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang.

Pasal 3

(1)RPJMD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Isi dan uraian RPJUMDSemesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah BAB ini memuat 2 (dua) Subbab yang terdiri dari: (1) Program Perangkat Daerah, memuat rangkaian program perangkat daerah serta indikator program menurut bidang urusan; dan (2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat penjelasan kinerja penyelenggaraaan pemerintah daerah sebagai ukuran dan/atau indikator keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala 1-9 Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek kesejahteraan, aspek layanan, dan aspek daya saing.

Pasal 4

(1)Walikota melakukan pengendalian dan _ evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijakan dalam RPJMD Semesta Berencana;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD Semesta Berencana.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

RKPD tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.Ditetapkan di Denpasar Diundangkan di Denpasar pada tanggal 204 stus 2025 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI (3,41 /2025) I.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029 UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, program prioritas, serta kerangka pendanaan pembangunan yang_ bersifat indikatif. RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar, serta memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 merupakan bagian pertama dari keempat tahapan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2025-2045. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 harus mengacu pada dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045. RPJMD menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Dengan ditetapkannya RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dalam Peraturan Daerah ini, diharapkan seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat Kota Denpasar memiliki acuan bersama dalam melaksanakan pembangunan daerah, sehingga terwujud Kota Denpasar yang maju, berdaya saing, inklusif, serta berlandaskan budaya dan kearifan lokal. Secara garis Besar Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2026 terdiri dari 6 (enam) BAB dan 7 (tujuh) Pasal. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…