DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Pendataan dan Verifikasi,Perlidungan,Pembinan dan pengawasan,Partisipasi masyarakat, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya mencegah kepunahan jenis tumbuhan dan satwa untuk Upakara Panca Yadnya diperlukan pelindungan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelindungan tumbuhan dan satwa bagi semua pihak, diperlukan pengaturan mengenai pelindungan tumbuhan dan satwa untuk Upakara Panca Yadnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Tumbuhan dan Satwa Untuk Upakara Panca Yadnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202409/tte-bc0a318cce77e62313ce1b590371791f1_conv.pdf
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6841);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA UNTUK UPAKARA PANCA YADNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Tumbuhan adalah jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh dan ditanam baik di darat maupun di air yang ada di wilayah Daerah untuk upakara panca yadnya.
7.Satwa adalah jenis binatang yang hidup di darat, di air, dan di udara yang hidup bebas maupun yang dipelihara di wilayah Daerah untuk upakara panca yadnya.
8.Pelindungan Tumbuhan dan Satwa adalah perbuatan melindungi jenis Tumbuhan dan Satwa dari kelangkaan dan kepunahan dengan pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa untuk upakara panca yadnya.
9.Pelestarian Tumbuhan dan Satwa adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Tumbuhan dan Satwa untuk upakara panca yadnya dengan cara penanaman, pemeliharaan, pembibitan dan penyediaan obat-obatan.
10.Pengendalian Tumbuhan dan Satwa adalah segala usaha atau kegiatan pengaturan dan pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa untuk upakara panca yadnya.
11.Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik Tumbuhan maupun Satwa dan/atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya untuk upakara panca yadnya.
12.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk stabilitas keseimbangan serta produktivitas lingkungan hidup.
13.Habitat adalah lingkungan tempat Tumbuhan dan Satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
14.Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup disuatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang hampir sama.
15.Upakara Panca Yadnya adalah jenis sarana yang digunakan untuk lima persembahan suci umat Hindu dalam wujud dewa yadnya, pitra yadnya, bhuta yadnya, manusa yadnya, dan rsi yadnya.
16.Desa Adat adalah Desa Adat adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah Daerah.
17.Pararem adalah aturan/keputusan paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
18.Dresta adalah adat kebiasaan/tradisi yang diwarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh krama Desa Adat.
19.Masyarakat adalah orang yang tinggal atau berada di wilayah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

a.kepastian;
b.pelindungan;
c.pemanfaatan;
d.kearifan lokal;
e.keragaman;
f.keberlanjutan;
g.keserasian;
h.keseimbangan; dan
i.pelestarian.

Pasal 3

Maksud ditetapkanya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya pelindungan untuk pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

a.meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap serta perilaku Masyarakat untuk pelindungan keseimbangan Ekosistem jenis Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya;
b.melindungi dan mencegah kelangkaan serta kepunahan jenis Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya; dan
c.melaksanakan nilai luhur budaya, adat, Dresta, serta kearifan lokal Masyarakat Bali berupa pelaksanaan kegiatan upacara Tumpek Wariga dan Tumpek Uye sebagai Upakara Panca Yadnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pendataan dan verifikasi;
b.pelindungan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.partisipasi Masyarakat;
e.penghargaan; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENDATAAN DAN VERIFIKASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap jenis Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya.
(2)Pendataan dan verifikasi jenis Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
(3)Tata cara pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
(4)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkordinasi dengan instansi terkait.
(5)Hasil pendataan dan verifikasi jenis Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PELINDUNGAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya.
(2)Pelindungan Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pelestarian;
2. b.pengendalian; dan
3. c.pemanfaatan.

Pasal 8

(1)Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
1. a.penanaman dan pemeliharaan jenis Tumbuhan untuk Upakara Panca Yadnya;
2. b.penyediaan pembibitan, obat-obatan, dan sarana prasarana untuk pengendalian hama penyakit pada jenis Tumbuhan untuk Upakara Panca Yadnya; dan
3. c.penyediaan obat-obatan dan sarana prasarana untuk Pengendalian hama penyakit pada jenis Satwa untuk Upakara Panca Yadnya.
(2)Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan peran teknologi.
(3)Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap pelindungan Tumbuhan untuk Upakara Panca Yadnya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
(4)Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap pelindungan Tumbuhan untuk Upakara Panca Yadnya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
(5)Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap pelindungan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan ketahanan pangan.
(6)Pelaksanaan Pelestarian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelestarian Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya.
(2)Pengendalian Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.pengelolaan habitat serta populasi Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya; dan
2. b.pengendalian hama serta penyakit pada Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya.
(3)Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
(4)Pelaksanaan pengendalian yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung dan daya tampung serta keanekaragaman jenis Tumbuhan dan Satwa.
(2)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memfasilitasi pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya dengan tetap memperhatikan nilai- nilai kearifan lokal.
(3)Ketentuan mengenai Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa untuk Upakara Panca Yadnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
(4)Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi untuk Upakara Panca Yadnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…