DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Nomor Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 25 Agustus 2025 Nomor 900.1.1/89/DPRD tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202512/tte-37dde3b17fa0331804a6f5c2b6cc900a1_conv.pdf Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
27.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sebagaimana berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Denpasar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
14.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.590.924.704.365 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp495.064.435.104 (empat ratus sembilan puluh lima miliar enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat rupiah) menjadi sebesar Rp4.085.989.139.469 (empat triliun delapan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan daerah 1). Semula Rp 3.107.718.714.567 2). Bertambah/(berkurang) Rp 279.218.480.696 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 3.386.937.195.263
2. b.Belanja Daerah 1). Semula Rp 3.590.924.704.365 2). Bertambah/(berkurang) Rp 495.064.435.104 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 4.085.989.139.469 Surplus/Defisit Rp (699.051.944.206)
3. c.Pembiayaan daerah 1). Penerimaan pembiayaan a) Semula Rp 483.205.989.798 b) Bertambah/(berkurang) Rp 274.345.954.408 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 757.551.944.206 2). Pengeluaran pembiayaan a) Semula Rp 0 b) Bertambah/(berkurang) Rp 58.500.000.000 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 58.500.000.000 Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp 699.051.944.206 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a semula sebesar Rp3.107.718.714.567 (tiga triliun seratus tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp279.218.480.696 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp3.386.937.195.263 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
1. 4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp1.818.178.919.077 (satu triliun delapan ratus delapan belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp200.616.216.207 (dua ratus miliar enam ratus enam belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp2.018.795.135.284 (dua triliun delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) bersumber dari:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.586.500.000.000 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp123.500.000.000 (seratus dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.710.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus sepuluh miliar rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp152.739.795.300 (seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp18.108.428.986 (delapan belas miliar seratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp170.848.224.286 (seratus tujuh puluh miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp64.020.771.777 (enam puluh empat miliar dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp36.240.468.706 (tiga puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah) menjadi sebesar Rp100.261.240.483 (seratus miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp14.918.352.000 (empat belas miliar sembilan ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp22.767.318.515 (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus lima belas rupiah) menjadi sebesar Rp37.685.670.515 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima belas rupiah).

5.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp1.289.539.795.490 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp77.136.819.739 (tujuh puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp1.366.676.615.229 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) bersumber dari:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.173.996.575.000 (satu triliun seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.331.111.784 (enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp1.180.327.686.784 (satu triliun seratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp115.543.220.490 (seratus lima belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp70.805.707.955 (tujuh puluh miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp186.348.928.445 (seratus delapan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

6.Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5a

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.465.444.750 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp1.465.444.750 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bersumber dari pendapatan hibah.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.465.444.750 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.465.444.750 (satu miliar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

7.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf b semula sebesar Rp3.590.924.704.365 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp495.064.435.104 (empat ratus sembilan puluh lima miliar enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat rupiah) menjadi sebesar Rp4.085.989.139.469 (empat triliun delapan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja operasi;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga, dan
4. d.belanja transfer.
  1. 8.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a semula sebesar sebesar Rp2.555.921.556.419 (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp88.685.297.441 (delapan puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp2.644.606.853.860 (dua triliun enam ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.297.931.243.905 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp6.182.531.349 (enam miliar seratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp1.291.748.712.556 (satu triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.042.351.510.003 (satu triliun empat puluh dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu tiga rupiah) bertambah sebesar Rp40.618.073.590 (empat puluh miliar enam ratus delapan belas juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.082.969.583.593 (satu triliun delapan puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan tetap sebesar Rp46.800.000 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp210.549.887.511 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp51.530.210.200 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp262.080.097.711 (dua ratus enam puluh dua miliar delapan puluh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar sebesar Rp5.042.115.000 (lima miliar empat puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.719.545.000 (dua miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp7.761.660.000 (tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

9.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b semula direncanakan sebesar Rp697.952.775.416 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp285.336.396.716 (dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah) menjadi sebesar Rp983.289.172.132 (sembilan ratus delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya, dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp7.242.907.500 (tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp156.949.980.000 (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp164.192.887.500 (seratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp118.754.189.153 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp76.862.551.451 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp195.616.740.604 (seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus empat rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp257.954.485.963 (dua ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.560.187.965 (satu miliar lima ratus enam puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp259.514.673.928 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar sebesar Rp293.078.119.300 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp58.977.454.500 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp352.055.573.800 (tiga ratus lima puluh dua miliar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp20.164.833.000 (dua puluh miliar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp9.033.777.200 (sembilan miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp11.131.055.800 (sebelas miliar seratus tiga puluh satu juta lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp758.240.500 (tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp778.240.500 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

10.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c semula direncanakan sebesar Rp20.031.400.000 (dua puluh miliar tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp19.111.741.667 (sembilan belas miliar seratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp39.143.141.667 (tiga puluh sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

11.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d semula direncanakan sebesar sebesar Rp317.018.972.530 (tiga ratus tujuh belas miliar delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp101.930.999.280 (seratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp418.949.971.810 (empat ratus delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil, dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp159.914.149.530 (seratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp57.901.221.160 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp217.815.370.690 (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp157.104.823.000 (seratus lima puluh tujuh miliar seratus empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp44.029.778.120 (empat puluh empat miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp201.134.601.120 (dua ratus satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh rupiah).

12.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…