DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Penetapan Lokasi; 5. Sumber Daya Manusia; 6. Pelaksanaan; 7. Mekanisme Pelayanan; 8. Pembiayaan; 9. Koordinasi dan Komunikasi, Penyusunan Produk Hukum serta Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; 10. Monitoring dan Evaluasi;

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Walikota Pelayanan Publik Sewaka Dharma;

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3465); Mengingat

c.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 ten tang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018, Kota Denpasar ditetapkan sebagai Percontohan Mal Pelayanan Publik;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 201 7 telah diatur mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan motto Kota Denpasar yaitu melayani adalah kewajiban (Sewaka Dharma); DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA WALIKOTADENPASAR, WALIKOTADENPASAR PROVINS! BALI PERATURANWALIKOTADENPASAR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG MAL PELAYANANPUBLIK SEWAKADHARMA f)l!JffSp. Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. 1.Kota adalah Kota Denpasar.
2. 2.Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Denpasar.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN :

8.Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 44);
7.Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk:
1. a.mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat dan Daerah dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
2. b.menyederhanakan persyaratan, prosedur dan sistem;
3. c.meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara pelayanan publik dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
4. d.memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
5. e.mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
(1)Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.

BAB I

KETENTUANUMUM MALPERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANANPUBLIKSEWAKADHARMA.

Pasal 2

3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Denpasar.
6.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8.Mal Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
9.Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian dan Lembaga.
10.Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)serta Badan Usaha Swasta.

(2)Dalam melakukan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)DPMPTSP sebagai pengendali rnanajemen yang mengelola operasional Mal Pelayanan Publik.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 6

BABV SUMBER DAYAMANUSIA

BAB VI

PELAKSANAAN Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik terdiri dari masing-masing Kernen terian / Lembag a/ Perangka t Daerah/Lembaga Berbadan Hukum.

Pasal 5

Lokasi Mal Pelayanan Publik ditetapkan di Gedung Graha Sewaka Dharma (GSD).

BAB IV

PENETAPANLOKASI

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah :

a.penetapan lokasi;
b.sumber daya manusia;
c.pelaksanaan; dan
d.mekanisme pelayanan.

Pasal 3

f.meningkatkan kualitas pelayanan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar. Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANGLINGKUP

Pasal 10

BAB VIII PEMBIAYAAN Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Kesepakatan kerjasama clan Perjanjian Kerjasama.

BAB VIII

PEMBIAYAAN Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dalam Kesepakatan kerjasama clan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 9

(3)Setiap Instansi dan/ atau Lembaga penyelenggara Mal Pelayanan Publik bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari Instansi dan/ a tau Lembaga tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyediaan dan Pemanfaatan Gedung untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik oleh K/L dan/ atau non K/L menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Mekanisme penempatan pelayanan yang dilakukan oleh K/L atau non K/L dalam Mal Pelayanan Publik dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama antara Walikota dengan K/L dan/atau non K/L.

Pasal 8

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melibatkan Institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 7

BAB VII MEKANISMEPELAYANAN Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala yang selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…