DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sistematika Grand Design Pembangunan Kependudukan; Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan; Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan; Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah, diperlukan arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan tahun 2025 –2045;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202512/tte-9e4099d93b792d2f94e644bb22a8691a1_conv.pdf
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk serta dinamikanya memiliki peran yang penting dan sangat signifikan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
6.Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Denpasar yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan pengendalian pembangunan kependudukan Daerah tahun 2025-2045 yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan.
7.Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
8.Penduduk adalah warga negara Indonesia di Daerah dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
9.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk setempat.
10.Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas Penduduk pada seluruh dimensi Penduduk.
11.Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan perubahan keadaan Kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
12.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13.Kuantitas Penduduk adalah jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah Penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
14.Kualitas Penduduk adalah kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
15.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
16.Keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang dalam lingkungan yang sehat.
18.Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
19.Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan dan mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
20.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
21.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
22.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
24.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, kartu tanda Penduduk elektronik dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
27.Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran Penduduk secara keruangan.
28.Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran Penduduk agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
29.Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
30.Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
31.Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang sehingga menunjang kehidupan bangsa.
32.Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang peri kehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
33.Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi peri kehidupan Penduduk.
34.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
35.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan pedoman terhadap arah kebijakan, tujuan dan strategi serta program Pembangunan yang berwawasan Kependudukan.

Pasal 3

Arah kebijakan GDPK meliputi:

a.Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mewujudkan keadilan;
b.Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan dan masyarakat;
c.Pembangunan Kependudukan menitikberatkan Penduduk sebagai pelaku dan pemanfaat pembangunan;
d.Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan; dan
e.Pembangunan Kependudukan berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 4

(1)Tujuan utama pelaksanaan GDPK yaitu tercapainya kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan Daerah.
(2)Tujuan khusus pelaksanaan GDPK yaitu untuk mewujudkan:
1. a.Penduduk tumbuh seimbang;
2. b.Penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
3. c.Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni;
4. d.keseimbangan persebaran Penduduk yang serasi dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan; dan
5. e.Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Pasal 5

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 (lima) pilar yaitu:

a.pengendalian Kuantitas Penduduk;
b.peningkatan Kualitas Penduduk;
c.Pembangunan Keluarga;
d.Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
e.penataan Administrasi Kependudukan.

BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA DENPASAR BAB ini menguraikan secara situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan di Kota Denpasar, termasuk analisis data dan indikator demografi yang mencakup struktur dan komposisi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, serta distribusi penduduk di berbagai wilayah kota. Analisis ini meliputi tren pertumbuhan penduduk yang mencerminkan dinamika demografi dari aspek kelahiran, kematian, dan migrasi, yang turut berperan dalam pertumbuhan populasi Denpasar sebagai kota dengan daya tarik ekonomi dan sosial-budaya yang tinggi di Bali. Pembahasan ini mencakup kondisi kependudukan saat ini serta beberapa tahun ke belakang sebagai landasan dalam merumuskan arah pembangunan kependudukan yang diinginkan ke depan.

Pasal 6

(1)GDPK tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang terdiri dari :
(2)GDPK tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN Proyeksi penduduk merupakan gambaran perkiraan jumlah dan karakteristik penduduk di masa depan yang didasarkan pada tren demografi saat ini, seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, serta struktur usia penduduk. Proyeksi penduduk menjadi alat yang sangat penting untuk merencanakan kebutuhan dan kapasitas layanan publik serta memastikan tercapainya kondisi ideal kependudukan. Pada bagian ini, terdapat data mengenai parameter kependudukan yang hasilnya diperoleh melalui perhitungan proyeksi, analisis potensi, serta dampak yang mungkin timbul. Proyeksi penduduk didasarkan pada hasil perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan penekanan khusus pada indikator demografis seperti asumsi kelahiran, asumsi kematian, dan migrasi, yang semuanya diintegrasikan ke dalam modul DemProj. Meskipun perhatian utama tertuju pada pilar pengendalian penduduk, pembahasan juga mencakup analisis kondisi ideal yang diharapkan serta potensi dan dampak dari pilar-pilar lainnya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan GDPK.
(2)Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB IV

VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH Pada bagian ini merupakan bagian untuk menggambarkan visi dan isu strategis pembangunan kependudukan di Kota Denpasar. Visi dari Pembangunan kependudukan ini akan sejalan dengan dan mendukung visi pembangunan di Kota Denpasar 2045. Bagian ini akan menurunkan kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan daerah pada bagian BAB V berikutnya. Berikut merupakan visi dan isu strategis pembangunan kependudukan di Kota Denpasar.

Pasal 8

(1)Walikota membentuk tim koordinasi pelaksanaan GDPK di Daerah.
(2)Tim koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK;
2. b.mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan GDPK;
3. c.mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian program GDPK;
4. d.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK; dan
5. e.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
(3)Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris; dan
4. d.anggota.
(4)Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
5. e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
7. g.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
8. h.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
9. i.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
10. j.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. k.Instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama; dan
12. l.Perangkat Daerah, lembaga pemerintah, serta pihak lain yang dipandang perlu.
(5)Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(6)Pembentukan tim koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH BAB ini menguraikan sejumlah arahan kebijakan strategis daerah dalam pengembangan 5 pilar kependudukan. Harapannya adalah agar pedoman tersebut dapat terintegrasi secara efektif dalam implementasi praktis melalui berbagai dokumen pembangunan, sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan pada 5 pilar pembangunan kependudukan.

Pasal 9

(1)Tim koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.memantau dan mengawasi jadwal dan pelaksanaan GDPK;
2. b.menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan GDPK; dan
3. c.mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan GDPK.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen laporan tahunan GDPK.
(4)Laporan tahunan GDPK disampaikan kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

PETA JALAN (ROADMAP) Untuk melaksanakan pembangunan kependudukan, maka penting untuk disusun peta jalan pembangunan. Pada bagian ini merupakan tahapan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan untuk 20 tahun, antara 2025 sampai dengan 2045, dengan periode pembangunan 5 tahun untuk sebuah periode pembangunan.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan GDPK dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…