DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,industri unggulan daerah,jangka waktu dan pelaksanaan, pembinaann dan pengawasan,Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan perencanaan industri yang memberikan panduan keteraturan perindustrian daerah, masyarakat akan lebih mudah dalam mengembangkan usaha terkait adanya kejelasan program jangka panjang, baik program maupun lokasi pengembangan industri;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan lndustri Kota Denpasar Tahun 2024-2044; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202410/tte-db2773f851da69e2c891362e0d29caf91_conv.pdf
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917); 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
13.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); 15 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1); 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA DENPASAR TAHUN 2024-2044.

BAB I

Pendahuluan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6.Rencana Pembangunan Industri Kota Denpasar Tahun 2024-2044 selanjutnya disingkat RPIK adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di Daerah.
7.Budaya Kreatif adalah perilaku, aktivitas atau cara hidup seseorang atau sekelompok orang yang melekat di dalamnya unsur kebaruan untuk kehidupan yang efektif, komunikatif dan merujuk pada sikap terhadap situasi sosial dan fenomena kehidupan.
8.Kreatif adalah gagasan/ide/cara atau konsep yang baru yang bisa diwujudkan dalam usaha memajukan bidang perindustrian.
9.Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi tradisional yang dilakukan masyarakat Bali untuk mempertahankan hidupnya dengan aktivitas ekonomi sederhana seperti pedagang kecil, industri kecil dan usaha mikro kecil dan menengah.
10.Berbasis Budaya Branding Bali adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka susunan warna atau kombinasi dari unsur yang berkembang, diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan Industri barang atau jasa yang ramah lingkungan.
11.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
12.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
13.Industri Unggulan adalah Industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja dari Daerah atau bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari daerah lain.
14.Industri Unggulan Daerah adalah Industri Unggulan di Daerah.
15.Industri Kreatif yaitu Industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
16.Sentra Industri adalah pemusatan Industri mikro dan kecil yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan input serta adanya proses produksi yang sama dan dilengkapi dengan fasilitas berupa sarana penunjang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pedoman bagi Perangkat Daerah, pelaku Industri, dan pengusaha dalam pembangunan Industri; dan
b.pedoman bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan Industri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri yang Kreatif dan Berbasis Budaya Branding Bali yang berkualitas, kompetitif, visioner, yang maju, tangguh dan mandiri yang dilandasi budaya kreatif, berbasis ekonomi kerakyatan dan berkelanjutan yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri Unggulan Daerah;
b.jangka waktu dan pelaksanaan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.pelaporan;
e.peran aktif masyarakat; dan
f.pendanaan.

BAB II

Gambaran Umum Pembangunan Industri.

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kawasan yang berdasarkan pada potensi sumber Daerah.

Pasal 6

(1)Industri Unggulan Daerah berdasarkan potensi Daerah terdiri dari:
1. a.Industri pangan;
2. b.Industri tekstil dan produk tekstil;
3. c.Industri kerajinan;
4. d.Industri farmasi dan kosmetik berbahan herbal; dan
5. e.Industri elektronika dan telematika.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kecamatan.
(3)Pengembangan Industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Denpasar.

Pasal 7

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2024-2044.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun atau apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah provinsi yang bersifat strategis sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan peninjauan kembali sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah provinsi yang bersifat strategis serta terjadi perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri Daerah yang Kreatif Berbasis Budaya Branding Bali.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah yang Kreatif dan Berbasis Budaya Branding Bali harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah yang Kreatif dan Berbasis Budaya Branding Bali melalui pendidikan dan pelatihan.
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah yang Kreatif dan Berbasis Budaya Branding Bali.

BAB IV

Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggilan Kota Denpasar BAB V Penutup.

Pasal 10

(1)Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan RPIK.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perindustrian.
(3)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Walikota secara berkala.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIK diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…