DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Bentuk, Besaran, Dan Sumber Dana; Hak Dan Kewajiban; Hasil Usaha; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan asli daerah sehingga perlu didukung oleh pemerintah daerah melalui penambahan penyertaan modal daerah;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, diperlukan pengaturan yang taat asas dan komprehensif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202601/tte-08221d7a28d139aa2e2590e97024a8ad2_conv.pdf
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Denpasar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3.Walikota adalah Walikota Denpasar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah bank milik Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6.Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
7.Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah setiap usaha menambahkan jumlah modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan prinsip saling menguntungkan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.bentuk, besaran, dan sumber dana;
b.hak dan kewajiban;
c.hasil usaha; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK, BESARAN, DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam bentuk uang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali yang telah direalisasikan sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a.tahun 1991 senilai Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah);
b.tahun 1992 senilai Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
c.tahun 1994 senilai Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
d.tahun 1995 senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
e.tahun 1996 senilai Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
f.tahun 1997 senilai Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);
g.tahun 1998 senilai Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
h.tahun 1999 senilai Rp884.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah);
i.tahun 2000 senilai Rp3.065.000.000,00 (tiga miliar enam puluh lima juta rupiah);
j.tahun 2001 senilai Rp2.837.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
k.tahun 2002 senilai Rp3.653.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta rupiah);
l.tahun 2003 senilai Rp4.140.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah);
m.tahun 2005 senilai Rp4.229.000.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
n.tahun 2009 senilai Rp10.600.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah);
o.tahun 2010 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
p.tahun 2011 senilai Rp2.000.000.000,00; (dua miliar rupiah);
q.tahun 2012 senilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
r.tahun 2013 senilai Rp24.055.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima puluh lima juta rupiah);
s.tahun 2014 senilai Rp13.767.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta Rupiah);
t.tahun 2015 senilai Rp55.960.000.000,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
u.tahun 2018 senilai Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah);
v.tahun 2019 senilai Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
w.tahun 2022 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
x.tahun 2023 senilai Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan
y.tahun 2024 senilai Rp85.524.000.000,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).
(2)Tambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan secara bertahap selama 5 (lima) tahun dari tahun anggaran 2025 sampai dengan tahun anggaran 2029.
(3)Besarnya tambahan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Pencairan tambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Sumber dana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Pemerintah Daerah berhak memperoleh dividen dan informasi keuangan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkewajiban untuk:
1. a.memberikan dividen dan informasi keuangan serta laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 10

Dividen dari Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan asli Daerah dan disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…