DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta dengan maksud peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PDAM Kota Depok serta tujuan lainnya. Besaran Penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kota Depok ditetapkan sebesar Rp. 499.094.500.000 dengan rincian Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 125.000.000.000, Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 100.000.000.000, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 100.000.000.000, Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp100.000.000.000, dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 74.094.500.000. Dimana dana tersebut bersumber dari APBD setiap tahun dari 2016-2020 dan dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Daerah pada obyek BUMD. Untuk pengendalian PDAM Kota Depok diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di surat kabar atau media online yang menjangkau wilayah daerah pelayanan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo, Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
c.berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi jangka panjang dapat dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman SALINAN 2 Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, investasi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf a dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan SPAM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMN dan/atau BUMD dalam penyelenggaraan SPAM;
f.bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok Tirta Asasta merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Depok yang telah berdiri sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta;
g.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan cakupan layanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok Tirta Asasta dalam rangka penyelenggaraan usahanya guna meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok Tirta Asasta;
h.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) jo. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);
16.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Tarif Air Minum untuk Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 5 dan WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DEPOK TIRTA ASASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Depok.
2.Walikota adalah Walikota Depok.
3.Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal Kota Depok yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Daerah dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
7.Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok Tirta Asasta yang selanjutnya disebut PDAM Kota Depok adalah Perusahaan 6 yang bergerak di bidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Auditor Independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh Perusahaan.
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10.Investasi adalah penempatan sejumlah dana oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penambahan penyertaan modal Daerah adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM Kota Depok, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PDAM Kota Depok.
(2)Penambahan Penyertaan modal daerah kepada PDAM Kota Depok bertujuan untuk :
1. a.Meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
2. b.Investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
3. c.Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
4. d.Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

7 BESARAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Besaran Penambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kota Depok ditetapkan sebesar Rp. 499.094.500.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a.Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);
b.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah);
c.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah);
d.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah);
e.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp Rp74.094.500.000,00 (Tujuh Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 4

(1)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bersumber dari dana APBD Perubahan Kota Depok Tahun 2016.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2017.
(3)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2018.
(4)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bersumber dari dana APBD Kota Depok Tahun 2019.
(5)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bersumber dari dana APBD 8 Kota Depok Tahun 2020.

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Daerah pada obyek BUMD.

BAB IV

PENGENDALIAN

Pasal 6

PDAM Kota Depok diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di surat kabar atau media online yang menjangkau wilayah daerah pelayanan

Pasal 7

(1)Walikota berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan PDAM Kota Depok paling sedikit satu kali dalam setahun.
(2)Penilaian yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan PDAM Kota Depok.
(3)Walikota dapat menunjuk tim penilai yang independen dan profesional dalam memberikan penilaian tersebut. 9

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 7 Juni 2016 WALIKOTA DEPOK, TTD KH. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 7 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD HARRY PRIHANTO LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: ( 4/70/2016) Sesuai dengan aslinya Kabag Hukum Setda Kota Depok N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum NIP. 19700127 199803 2 004

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011