DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 08 Tahun 2023

Nomor: 08
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, Penepatan Jaringan Utilitas Terpadu, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan serta keteraturan di dalam kegiatan penyelenggaraan fasilitas jaringan utilitas terpadu diperlukan penataan jaringan utilitas terpadu dengan memprioritaskan sistim penempatan di bawah permukaan tanah dan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak berkepentingan terkait penyelenggaran jaringan utilitas terpadu di daerah diperlukan pengaturan mengenai jaringan utilitas terpadu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Utilitas Terpadu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2023
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022–2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN UTILITAS TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
4.Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum, antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
5.Jaringan Utilitas adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum.
6.Jaringan Utilitas Terpadu adalah jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.
7.Sarana Jaringan Utilitas Terpadu adalah saluran distribusi di bawah permukaan tanah untuk penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
8.Bangunan Pelengkap adalah bangunan pelengkap jalan.
9.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang menyusun rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu di wilayah Daerah Kota.
(2)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang nasional;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah nasional;
3. c.rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
4. d.rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
5. e.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
6. f.rencana pembangunan jangka menengah daerah;
7. g.rencana tata ruang wilayah daerah;
8. h.peraturan zonasi;
9. i.kepentingan umum; dan
10. j.keserasian lingkungan.

Pasal 3

(1)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

(1)Setiap Orang yang memiliki Utilitas di wilayah Daerah Kota wajib menyampaikan:
1. a.data kepemilikan Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang telah ditempatkan di Daerah Kota; dan/atau
2. b.program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas; kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
(2)Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam bentuk peta digital dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan memuat paling sedikit rincian data mengenai:
1. a.lokasi rencana Utilitas yang akan ditempatkan;
2. b.kebutuhan kapasitas penggunaan;
3. c.dimensi ruang dan Utilitas yang diperlukan;
4. d.perkiraan biaya pembangunan dan penempatan Utilitas; dan
5. e.metode kerja dan tahapan pekerjaan pembangunan Utilitas.
(3)Penyampaian data kepemilikan Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang telah ditempatkan di Daerah Kota serta program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap tahun paling lambat pada akhir bulan Desember.
(4)Data kepemilikan Utilitas dan Bangunan Pelengkap yang telah ditempatkan di Daerah Kota serta program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 6

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan;
3. c.penghentian tetap kegiatan;
4. d.pembongkaran;
5. e.pemutusan jaringan;
6. f.penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun; dan/atau
7. g.denda administratif.
(3)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
(4)Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dan tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
(5)Dalam hal setelah dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penghentian tetap kegiatan.
(6)Dalam hal setelah dilakukan penghentian tetap kegiatan selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa pembongkaran.
(7)Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa pemutusan jaringan.
(8)Dalam hal setelah dilakukan pemutusan jaringan selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun.
(9)Dalam hal setelah dilakukan penangguhan permohonan izin baru selama 1 (satu) tahun selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa denda administratif.
(10)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan ayat (9) paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(11)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang bersama Perangkat Daerah terkait, membahas program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai bahan pertimbangan penetapan keterpaduan perencanaan penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Pembahasan program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan:
1. a.jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
2. b.lokasi penempatan Jaringan Utilitas Terpadu.
(3)Hasil pembahasan program kerja tahunan rencana penempatan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(4)Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

BAB III

SARANA JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kota menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
(2)Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.penataan Jaringan Utilitas Terpadu;
2. b.rencana induk Jaringan Utilitas Terpadu;
3. c.lokasi strategis di Daerah Kota; dan
4. d.kawasan dan/atau lokasi percontohan.
(3)Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS TERPADU

Pasal 9

(1)Setiap Orang yang akan menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah Kota wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Setiap Orang yang akan menempatkan Jaringan Utilitas di Daerah Kota wajib memberikan jaminan pelaksanaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.
(2)Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan kewajiban perbaikan dan/atau penggantian terhadap kerusakan sarana dan/atau prasarana milik Pemerintah Daerah Kota akibat penempatan Jaringan Utilitas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…