DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat di wilayah Kota Depok perlu ditumbuhkembangkan pembudayaan gemar membaca secara holistik dan sistematik;

b.bahwa dalam rangka mensukseskan pembudayaan gemar membaca perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembudayaan gemar membaca di Kota Depok, maka diperlukan pengaturan tentang pembudayaan gemar membaca;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02), diubah sebagai berikut:
6. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang Perhubungan.
6.Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 4
11.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta Fasilitas Pendukung.
15.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
16.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
17.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
18.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
19.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 5
20.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
21.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
22.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
23.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
24.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
25.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26.Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
27.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6
28.Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
29.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
30.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
31.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
32.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
33.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
34.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
35.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
36.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
37.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. 7
38.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
39.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
40.Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
41.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
42.Garasi adalah sebidang lahan tertutup atau tidak tertutup, yang terpisah atau satu kesatuan dengan tempat tinggal, terletak diluar ruang milik jalan yang dapat digunakan untuk memarkir atau menyimpan kendaraan dalam rentang waktu lama dan terus menerus.
43.Alat Pemantul Cahaya Tambahan adalah alat berupa stiker yang dapat memantulkan cahaya atau bersifat retro reflektif yang dipasang di bagian tertentu pada kendaraan.
2.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah.
(2)Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sesuai dengan kebutuhan. 8
(3)Untuk mendukung jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dikembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan berbasis rel.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf f.1 dan huruf f.2, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Setiap orang atau Badan dilarang:
1. a.membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (speed trap);
2. b.membuat atau memasang pintu penutup jalan;
3. c.menutup bukaan atau putaran jalan;
4. d.membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
5. e.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman;
6. f.menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya; f.1 menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik Jalan; f.2parkir kendaraan bermotor di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir; dan/atau
7. g.melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.
(2)Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kota.
(3)Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. 9

4.Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 Paragraf yakni Paragraf Ketiga dan 1(satu) Pasal yakni Pasal 33A, berbunyi sebagai berikut: Paragraf Ketiga Kerja Sama

Pasal 33A

(1)Dalam menyelenggarakan tempat parkir, Pemerintah Daerah Kotadapat bekerja sama dengan orang atau badan.
(2)Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

5.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f.2, Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda administrasi;
3. c.pembekuan izin; dan/atau
4. d.pencabutan izin.
(3)Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelanggaraan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f.2, dapat dilakukan tindakan berupa:
1. a.penguncian ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
2. b.pemindahan kendaraan;
3. c.pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau
4. d.pencabutan pentil ban kendaraan. 10
(4)Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
(5)Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Dinas tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
(6)Terhadap pengenaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, pemilik kendaraan dikenakan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(7)Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota dikenakan denda:
1. a.Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
2. b.Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).
(8)Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja Pemerintah Daerah Kota tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota. 11

6.Ketentuan BAB II ditambahkan satu Bagian yaitu Bagian Kelima dan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 34A dan Pasal 34B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1)Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
(2)Memiliki atau menguasai Garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.milik sendiri;
2. b.sewa;
3. c.garasi bersama.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan atau pemilikan garasi diatur dengan Peraturan Wali Kota. Paragraf Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 34B

(1)Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 34A dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;dan
2. b.denda administrasi.
(3)Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 34A dikenakan denda administrasi paling banyakRp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. 12

7.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Pengujian Berkala wajib dilakukan terhadap mobil penumpang umum, mobil antar jemput sekolah, mobil bis, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
(2)Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
2. b.pengesahan hasil uji.
(3)Pelayanan Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
1. a.Gedung pengujian, yang meliputi Pengujian berkala pertama dan Pengujian berkala periodik;
2. b.tempat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, terdiri dari:
  1. 1.Mobil Unit Pengujian Keliling;
  2. 2.Pengujian Swasta.
(4)Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor.
(5)Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
1. a.Unit Pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik pemerintah kota;
2. b.Unit Pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik agen pemegang merk (APM) kendaraan bermotor;
3. c.Unit Pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik swasta.
(6)Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal. 13
(1)8. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) buah Pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

(1)Uji berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.
(2)Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Pegawai ASN dan non ASN (pegawai swasta).

9.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
(2)Tanda bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:
1. a.masa berlaku uji berkala telah berakhir; dan/atau
2. b.dilakukan perubahan teknis terhadap kendaraan yang mengakibatkan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(3)Kartu uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk kartu pintar, sertifikat, dan kertas yang memiliki unsur- unsur pengaman.

10.Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat di wilayah Kota Depok perlu ditumbuhkembangkan pembudayaan gemar membaca secara holistik dan sistematik;

b.bahwa dalam rangka mensukseskan pembudayaan gemar membaca perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembudayaan gemar membaca di Kota Depok, maka diperlukan pengaturan tentang pembudayaan gemar membaca;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. 4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02), diubah sebagai berikut:
6. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang Perhubungan.
6.Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8.Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9.Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 4
11.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta Fasilitas Pendukung.
15.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
16.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
17.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
18.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
19.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 5
20.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
21.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
22.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
23.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
24.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
25.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26.Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
27.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6
28.Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
29.Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
30.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
31.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
32.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
33.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
34.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
35.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
36.Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
37.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. 7
38.Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
39.Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
40.Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
41.Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
42.Garasi adalah sebidang lahan tertutup atau tidak tertutup, yang terpisah atau satu kesatuan dengan tempat tinggal, terletak diluar ruang milik jalan yang dapat digunakan untuk memarkir atau menyimpan kendaraan dalam rentang waktu lama dan terus menerus.
43.Alat Pemantul Cahaya Tambahan adalah alat berupa stiker yang dapat memantulkan cahaya atau bersifat retro reflektif yang dipasang di bagian tertentu pada kendaraan.
2.Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah.
(2)Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sesuai dengan kebutuhan. 8
(3)Untuk mendukung jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dikembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan berbasis rel.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf f.1 dan huruf f.2, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Setiap orang atau Badan dilarang:
1. a.membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (speed trap);
2. b.membuat atau memasang pintu penutup jalan;
3. c.menutup bukaan atau putaran jalan;
4. d.membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
5. e.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman;
6. f.menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya; f.1 menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik Jalan; f.2parkir kendaraan bermotor di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir; dan/atau
7. g.melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.
(2)Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kota.
(3)Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. 9

4.Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 Paragraf yakni Paragraf Ketiga dan 1(satu) Pasal yakni Pasal 33A, berbunyi sebagai berikut: Paragraf Ketiga Kerja Sama

Pasal 33A

(1)Dalam menyelenggarakan tempat parkir, Pemerintah Daerah Kotadapat bekerja sama dengan orang atau badan.
(2)Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

5.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f.2, Pasal 33 dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda administrasi;
3. c.pembekuan izin; dan/atau
4. d.pencabutan izin.
(3)Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelanggaraan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f.2, dapat dilakukan tindakan berupa:
1. a.penguncian ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
2. b.pemindahan kendaraan;
3. c.pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau
4. d.pencabutan pentil ban kendaraan. 10
(4)Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dilakukan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
(5)Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Dinas tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
(6)Terhadap pengenaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, pemilik kendaraan dikenakan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(7)Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota dikenakan denda:
1. a.Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
2. b.Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).
(8)Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja Pemerintah Daerah Kota tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota. 11

6.Ketentuan BAB II ditambahkan satu Bagian yaitu Bagian Kelima dan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 34A dan Pasal 34B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1)Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
(2)Memiliki atau menguasai Garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.milik sendiri;
2. b.sewa;
3. c.garasi bersama.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan atau pemilikan garasi diatur dengan Peraturan Wali Kota. Paragraf Kedua Sanksi Administrasi

Pasal 34B

(1)Pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalamPasal 34A dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;dan
2. b.denda administrasi.
(3)Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 34A dikenakan denda administrasi paling banyakRp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. 12

7.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Pengujian Berkala wajib dilakukan terhadap mobil penumpang umum, mobil antar jemput sekolah, mobil bis, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
(2)Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
2. b.pengesahan hasil uji.
(3)Pelayanan Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
1. a.Gedung pengujian, yang meliputi Pengujian berkala pertama dan Pengujian berkala periodik;
2. b.tempat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, terdiri dari:
  1. 1.Mobil Unit Pengujian Keliling;
  2. 2.Pengujian Swasta.
(4)Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor.
(5)Uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
1. a.Unit Pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik pemerintah kota;
2. b.Unit Pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik agen pemegang merk (APM) kendaraan bermotor;
3. c.Unit Pelaksana uji berkala kendaraan bermotor milik swasta.
(6)Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal. 13
(1)8. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) buah Pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

(1)Uji berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji.
(2)Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Pegawai ASN dan non ASN (pegawai swasta).

9.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
(2)Tanda bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:
1. a.masa berlaku uji berkala telah berakhir; dan/atau
2. b.dilakukan perubahan teknis terhadap kendaraan yang mengakibatkan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(3)Kartu uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk kartu pintar, sertifikat, dan kertas yang memiliki unsur- unsur pengaman.

10.Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: