DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Umum Penyelenggaran , Perencanaan, Fasilitas Penyelenggaraan,Koordinasi Dan Komunikasi, Sinergitas Kerja Sama Dan Kemitraan, Sistem Informasi, Monitoring Dan Pembinaan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan fasilitasi, bantuan pembiayaan, serta dukungan dalam pelaksanaan fungsi dakwah pesantren, serta dukungan fasilitasi pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
8.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Kementerian adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD Kota Depok adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
12.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majlis Masyayikh.
14.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren. 5
15.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
16.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
17.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
18.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
19.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
20.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disebut RPJPD Kota Depok adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD Kota Depok adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJPD.
22.Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD Kota Depok adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada RPJMD.
23.Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra- OPD Kota Depok, adalah dokumen perencanaan organisasi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 6

Pasal 2

Asas Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama islam dan/atau menjadi ulama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip-prinsip umum penyelenggaraan;
b.perencanaan;
c.fasilitasi penyelenggaraan;
d.koordinasi dan komunikasi;
e.sinergitas, kerja sama dan kemitraan;
f.sistem informasi;
g.monitoring, dan pembinaan; dan
h.pendanaan. 7

BAB II

PRINSIP UMUM PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kota beserta segenap jajarannya berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kewajiban mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
(3)Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kemandirian Pesantren dan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
(4)Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pesantren yang memenuhi unsur:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
(5)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang terdaftar.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren.
(2)Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Majelis Masyayikh.
(3)Dalam memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar teknis pelayanan minimal pendidikan. 8

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pondok atau asrama, serta masjid atau musala Pesantren dalam rangka memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Dukungan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi; dan/atau
4. d.pelatihan keterampilan.
(3)Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah Kota menyusun perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(2)Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota.
(3)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Kota dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…