DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok. Jumlah Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 sebesar Rp402.474.000.000,00 (empat ratus dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan cakupan layanan air bersih Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok dalam penyelenggaraan usahanya guna meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Kota Depok perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 10); Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan angka 3 dan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Daerah dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu.
6.Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok yang selanjutnya disebut PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) adalah BUMD Kota Depok yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
2.Ketentuan Pasal 2A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Jenis Penyertaan Modal Daerah dapat berupa:
1. a.uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD, dan/atau
2. b.barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
(2)Tata cara Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Jumlah Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 sebesar Rp402.474.000.000,00 (empat ratus dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

4.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dengan rincian tiap tahun anggaran sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2030 sebesar Rp72.474.000.000,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD Kota Depok.
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap tahun anggaran, dengan diberikan target kinerja yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dilakukan sesuai dengan rencana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1). Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan dari APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah pada tahun berkenaan. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan penilaian kinerja. PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) melakukan pengelolaan penyertaan modal berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan dan melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah memperoleh bagian laba usaha PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dibantu oleh Tim penilaian kinerja Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda). Tim penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 12 Juni 2025 WALI KOTA DEPOK, ttd. SUPIAN SURI Diundangkan di Depok pada tanggal 12 Juni 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, ttd. NINA SUZANA LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: 1/37/2025 DENGAN ASLINYA i HP-198011242000031004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ASASTA KOTA DEPOK UMUM Salah satu kebutuhan utama manusia adalah terpenuhinya penyediaan air minum sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah. Hal tersebut menyebabkan setiap manusia dalam rangka mempertahankan hidupnya senantiasa mencari tempat-tempat dengan sumber air yang berlimpah. Penambahan dan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat membuat adanya tuntutan yang mendorong untuk membentuk dan menyelenggarakan penyediaan dan pendistribusian air minum yang sesuai dengan standar kesehatan sehingga masyarakat akan mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Cukup tingginya laju pertumbuhan di Daerah perlu diimbangi dengan adanya peningkatan layanan serta sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan air minum di Daerah. Penyediaan air minum di Daerah salah satunya dilayani oleh PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda). Untuk mewujudkan peningkatan layanan serta sarana dan prasarana, maka diperlukan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang selama ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/ atau Badan Usaha Milik Negara dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Adapun maksud penambahan Penyertaan Modal Daerah ialah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda), peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda). Kemudian tujuannya adalah untuk:

a.meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air siap minum kepada masyarakat; investasi secara berkelanjutan dan tidak diperjualbelikan; mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).20 1I. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 46

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…