DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mensukseskan pembudayaan gemar membaca perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembudayaan gemar membaca di Kota Depok, maka diperlukan pengaturan tentang pembudayaan gemar membaca;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN 2
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Depok.
2.Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 3
3.Walikota adalah Walikota Depok.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Depok.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Depok.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaDepok.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaDepok.
10.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Depok.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Depok.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Depok.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kota Depok merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah Kota Depok, terdiri dari : 4
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahandan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanTipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5
12. 12.Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;
17. 17.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan WajibBidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. 18.Dinas Pemuda, Olah Raga,Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata;
19. 19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan KeuanganDaerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Pancoran Mas dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Cipayung dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Beji dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Sukmajaya dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Cilodong dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Cimanggis dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Tapos dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Cinere dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Limo dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Sawangan dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Bojongsari dengan Tipe A.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Unit pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat Fungsional dan Unit Layanan yang bekerja secara Profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat Otonom dalam penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dinas Daerah sesuai dengan urusan yang diselenggarakan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(3)Nomenklatur Jabatan Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan.
(4)Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh 8 Walikota.

Pasal 10

(1)Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara Administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mensukseskan pembudayaan gemar membaca perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembudayaan gemar membaca di Kota Depok, maka diperlukan pengaturan tentang pembudayaan gemar membaca;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); SALINAN 2
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Depok.
2.Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 3
3.Walikota adalah Walikota Depok.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Depok.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Depok.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaDepok.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaDepok.
10.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Depok.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Depok.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Depok.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kota Depok merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah Kota Depok, terdiri dari : 4
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahandan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanTipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5
12. 12.Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;
17. 17.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan WajibBidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. 18.Dinas Pemuda, Olah Raga,Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata;
19. 19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan KeuanganDaerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Pancoran Mas dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Cipayung dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Beji dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Sukmajaya dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Cilodong dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Cimanggis dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Tapos dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Cinere dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Limo dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Sawangan dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Bojongsari dengan Tipe A.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 4

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Unit pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat Fungsional dan Unit Layanan yang bekerja secara Profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat Otonom dalam penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

BAB V

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(3)Nomenklatur Jabatan Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan.
(4)Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh 8 Walikota.

Pasal 10

(1)Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara Administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.