DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;
c.bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; SALINAN 2

d.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dalam Pokok Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat ketentuan struktur dan besarnya tarif retribusi Menara Telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
e.bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 29 September 2016 ;
f.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e, maka Peraturan Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dilakukan perubahan;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengimgat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 3
2. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
6. 7.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 75); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 75) diubah sebagai berikut :
7. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara Telekomunikasi.
(2)Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2.Ketentuan BAB IV Pasal 6 diubah, sehingga BAB IV Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 5
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama setahun dikalikan indeks variabel.
(3)Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: Variabel Indeks Zonasi Ketinggian Menara ZONA I 0 M - 30 M 1,5 31 M - 40 M 2,5 41 M - 50 M 3,5 > 50 M 4,5 ZONA II 0 M - 30 M 2 31 M - 40 M 3 41 M - 50 M 4 > 50 M 5
(4)Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(5)Zonasi wilayah penetapan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. 6
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

4.Ketentuan BAB VI Pasal 8 diubah, sehingga BAB VI Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan untuk setiap tahun dengan rumus sebagai berikut : RT = tarif retribusi X tingkat pengunaan jasa.
(2)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 785.833,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) per menara per tahun.
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

5.Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

A PEMANFAATAN

Pasal 15A

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi. 7 Ditetapkan di Depok pada tanggal 30 Maret 2017 WALI KOTA DEPOK, TTD K.H. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 30 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD HARRY PRIHANTO LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (12/28/2017) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK, N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H.,M.Hum. NIP. 197001271998032004 8 PENJELASAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Permohonan Uji Materi Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Terhadap Undang Undang Dasar 1945, menyatakan Penjelasan Pasal 124 tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada Pasal 124 sehingga bertentangan dengan Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat beban ekonomi tinggi sehingga merugikan hak-hak konstitusional rakyat dibidang komunikasi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah menerbitkan 3 (tiga) surat kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota, yaitu Surat Nomor S-439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015, Surat Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, dan Surat Nomor S-209/PK.5/2016, tanggal 9 September 2016. Dengan memperhatikan hal tersebut, retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kota Depok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu disesuaikan melalui perubahan Peraturan Daerah. 9 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Zonasi penempatan menara ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan kepadatan penduduk di Kota Depok. Zonasi kepadatan penduduk dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Zona I dan Zona II. Zona I meliputi menara yang berada di wilayah kecamatan dengan kepadatan kurang dari 10.000 jiwa/km 2 . Zona II meliputi menara yang berada di wilayah kecamatan dengan kepadatan melebihi atau sama dengan 10.000 jiwa/km 2 . Ketinggian menara adalah konstruksi menara yang dihitung dari peletakannya. Angka indeks retribusi menara telekomunikasi merupakan komposit dari ketinggian menara dan zonasi yaitu : Tabel Indeks Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas. No Ketinggian Indeks Zona I Zona II 1 Diatas 0 M – 30 M 1.5 2 2 Diatas 31 M – 40 M 2.5 3 3 Diatas 41 M – 50 M 3.5 4 4 Diatas 50 Meter 4.5 5 10 Angka 3 Cukup Jelas. Angka 4 Contoh perhitungan Retribusi : Sebuah Menara telekomunikasi bersama berdiri di wilayah Zona II dengan ketinggian 42 m (empat puluh dua meter) dengan 2 kali jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama setahun maka besarnya Retribusi terutang pada tahun 2017 adalah: RT = tarif retribusi X tingkat pengunaan jasa. RT : Retribusi Terutang Tarif Retribusi : Rp 785.833,00 Tingkat Pengunaan Jasa : jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama setahun dikalikan indeks variable : 2 x 4 : 8 RT = Rp 785.833,00 x 8 = Rp 6.288.664,00 Jadi besarnya retribusi terutang untuk tahun 2017 sebesar Rp. 6.288.664,00 (enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Angka 5 Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;
c.bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; SALINAN 2

d.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dalam Pokok Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat ketentuan struktur dan besarnya tarif retribusi Menara Telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
e.bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016 tanggal 29 September 2016 ;
f.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e, maka Peraturan Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu dilakukan perubahan;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengimgat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 3
2. 3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
6. 7.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 75); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 75) diubah sebagai berikut :
7. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara Telekomunikasi.
(2)Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2.Ketentuan BAB IV Pasal 6 diubah, sehingga BAB IV Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 5
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama setahun dikalikan indeks variabel.
(3)Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: Variabel Indeks Zonasi Ketinggian Menara ZONA I 0 M - 30 M 1,5 31 M - 40 M 2,5 41 M - 50 M 3,5 > 50 M 4,5 ZONA II 0 M - 30 M 2 31 M - 40 M 3 41 M - 50 M 4 > 50 M 5
(4)Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
(5)Zonasi wilayah penetapan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. 6
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

4.Ketentuan BAB VI Pasal 8 diubah, sehingga BAB VI Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang ditetapkan untuk setiap tahun dengan rumus sebagai berikut : RT = tarif retribusi X tingkat pengunaan jasa.
(2)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 785.833,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) per menara per tahun.
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

5.Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX