DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; penyelenggaraan perlindungan pohon; perencanaan pengelolaan pohon; penanaman dan pemeliharaan pohon; pengelolaan pohon; pemanfataan pohon; penelitian dan pengembangan pohon; larangan; peran serta masyarakat; pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan; koordinasi dan kerjasama penegakan hukum; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sejalan dengan dinamika dan perkembangan pembangunan Kota Depok yang pesat, seringkali menuntut adanya kebutuhan untuk melakukan pemindahan atau penebangan Pohon;
c.bahwa ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan agar setiap kegiatan penebangan Pohon pelindung yang telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, disertai dengan penanaman Pohon pengganti, sehingga diperlukan pedoman untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian pengaturan perlindungan Pohon; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pohon; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
8.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN POHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup.
8.Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugas dalam lingkup pemberian rekomendasi penebangan Pohon dan tugas lain yang berkaitan dengan Perlindungan Pohon sesuai kewenangan yang diberikan.
9.Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah. 5
10.Pohon Rawan Tumbang adalah Pohon yang kondisi fisik dan kesehatannya berpotensi tumbang dan membahayakan keselamatan umum.
11.Perlindungan Pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mempertahankan fungsi Pohon.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong Pohon dengan cara tertentu, dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan Pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu, yang dapat menyebabkan Pohon menjadi rusak atau mati.
14.Pemindahan Pohon (transplanting) adalah upaya untuk tetap melestarikan Pohon dengan cara memindahkannya ketempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
15.Penyulaman Pohon adalah mengganti tanaman yang mati, rusak atau tidak sehat dengan dengan menggunakan bibit baru guna mempertahankan jumlah tanaman dalam luasan tertentu.
16.Penopingan Pohon adalah pemotongan atau pengurangan bagian tajuk atau bagian atas Pohon karena dikhawatirkan menyentuh fasilitas umum dan keselamatan. 6
17.Pemangkasan adalah penghilangan beberapa bagian tanaman.
18.Pemanfaatan Pohon adalah proses perolehan manfaat ekologis dan nilai tambah dari keberadaan Pohon baik pada masa hidup dan pasca penebangan Pohon.
19.Relokasi adalah upaya untuk tetap melestarikan Pohon dengan memindahkannya ke tempat lain dengan cara dan teknik yang benar.
20.Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman adalah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi Pohon dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit agar Pohon tumbuh sehat dan sesuai dengan potensi genetiknya dengan tetap memelihara kesehatan lingkungan.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan perlindungan Pohon;
b.perencanaan pengelolaan Pohon;
c.penanaman dan pemeliharaan Pohon;
d.pengelolaan Pohon;
e.pemanfaatan Pohon;
f.penelitian dan pengembangan Pohon;
g.larangan;
h.peran serta masyarakat;
i.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
j.ketentuan penyidikan; dan
k.ketentuan pidana. 7

BAB II

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN POHON

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Pohon di Daerah Kota untuk:

a.mencegah dan membatasi kerusakan Pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, faktor alam, hama dan penyakit serta sebab lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian Pohon;
b.menjaga keberadaan dan kelestarian Pohon di daerah Kota; dan
c.menciptakan keselamatan bagi kepentingan umum.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perlindungan Pohon di Daerah Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan Pohon di Daerah Kota, kecuali terhadap area yang menjadi milik atau dikuasai orang/badan.
(3)Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan Pohon pada area yang menjadi milik atau dikuasai oleh masyarakat yang bersangkutan, atau area yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN POHON

Pasal 5

(1)Perencanaan Pengelolaan Pohon, dilakukan Pemerintah Daerah secara bertahap dan terkoordinasi.
(2)Perencanaan Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.pendataan Pohon;
2. b.penyusunan basis data Pohon; dan
3. c.penyusunan rencana pengelolaan Pohon. 8

Pasal 6

(1)Pendataan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan terhadap Pohon yang berada di Daerah Kota dan dikategorikan dalam aset tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, atau berada di fasilitas umum milik Pemerintah.
(2)Pendataan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
1. a.jenis, jumlah, koordinat spasial, dan lokasi Pohon;
2. b.penomoran Pohon; dan
3. c.kondisi fisik Pohon (diameter batang, tinggi total, tinggi cabang terbawah, diameter tajuk, kesehatan Pohon).
(3)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kode registrasi Pohon yang digunakan sebagai basis data Pohon.
(4)Dalam hal terjadi penambahan, pengurangan, dan relokasi Pohon, maka dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara rutin dan berkala.
(5)Dalam hal terjadi pengurangan Pohon yang disebabkan oleh penebangan atau mati, maka harus dicatat kematian atau alasan penebangan.

Pasal 7

(1)Penyusunan basis data Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disajikan sesuai kebutuhan dalam bentuk uraian dan peta tematik yang terintegrasi dan terpublikasi.
(2)Basis data Pohon dijadikan sebagai dasar perumusan Rencana Pengelolaan Pohon. 9

Pasal 8

(1)Penyusunan Rencana Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Rencana Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
1. a.data penanaman Pohon meliputi:
  1. 1.penambahan jumlah Pohon;
  2. 2.jenis Pohon; dan
  3. 3.pemerataan sebaran Pohon.
2. b.target capaian tahunan meliputi:
  1. 1.target penanaman dan pemeliharaan Pohon;
  2. 2.target pengelolaan Pohon; dan
  3. 3.target pemanfaatan Pohon.
3. c.Rencana aksi meliputi:
  1. 1.rencana penanaman dan pemeliharaan Pohon; dan
  2. 2.rencana perlindungan Pohon.
(3)Rencana Pengelolaan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN POHON

Pasal 9

Penanaman Pohon meliputi kegiatan:

a.penyediaan lahan dan/atau lokasi penanaman Pohon;
b.penyediaan Pohon;
c.penyerahan Pohon; dan
d.pelaksanaan penanaman Pohon. 10

Pasal 10

Penyediaan lahan dan/atau lokasi penanaman Pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan di aset tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013