DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Ringkasan

beberapa ketentuan diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 yang dalam amar putusannya antara lain

Menetapkan

memutuskan:

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru; 2
4.Sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi harus disesuaikan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. 5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
10. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Depok.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5
6.Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7.Dinas adalah PD yang membidangi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di Kota Depok.
8.Kepala Dinas adalah Kepala PD yang membidangi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di Kota Depok
9.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota.
10.Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi di Kota Depok.
11.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
12.Dewan Koperasi Indonesia, yang selanjutnya disingkat Dekopin adalah organisasi tunggal gerakan koperasi yang bersifat tunggal, idiil, dan otonom.
13.Dewan Koperasi Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah Dekopin ditingkat Daerah kabupaten/kota.
14.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 6
15.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi.
16.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
17.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
18.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
19.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Kota untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
20.Penjamin adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya. 7
21.Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Kota bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi.
22.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dengan Pelaku Usaha Besar baik swasta maupun pemerintah.
23.Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.
24.Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
25.Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
26.Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang.
27.Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota. 8
28.Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Koperasi dilaksanakan berdasarkan Prinsip Koperasi yang meliputi:
1. a.keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
2. b.pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
3. c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. e.kemandirian.
(2)Dalam mengembangkan Koperasi , maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
1. a.pendidikan perkoperasian;
2. b.kerja sama antar Koperasi.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kota menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.
(2)Pemerintah Daerah Kota memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi. 9

4.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 8A, 8B, 8C dan 8D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah Daerah Kota:

a.memberikan kesempatan usaha yang seluas- luasnya kepada Koperasi;
b.meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
c.mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan Badan usaha lainnya;
d.membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 8B

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah Kota:

a.membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
b.mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
c.memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
d.membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi;
e.memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi. 10

Pasal 8C

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 8A, dan Pasal 8B, dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dalam hal masyarakat akan mendirikan koperasi baik koperasi primer maupun koperasi sekunder, terlebih dahulu harus dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
(2)Dihapus.
(3)Prosedur dan Persyaratan Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

6.Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Untuk kepentingan pengembangan dan/atau efisiensi, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain atau beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru.
(2)Pemerintah Daerah Kota merekomendasikan koperasi yang selama 2 tahun tidak mengalami perkembangan baik dari sisi usaha maupun organisasi, kepada Menteri yang membidangi Koperasi untuk menggabungkan atau meleburkan diri dengan koperasi lain. 11

7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
1. a.keputusan Rapat Anggota;
2. b.Dihapus.
3. c.Keputusan Pemerintah
(2)dihapus.
(3)Dihapus.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi, diumumkan dalam Pengumuman Resmi Pemerintah.

9.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XI/2013 yang dalam amar putusannya antara lain

Menetapkan

memutuskan:

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru; 2
4.Sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi harus disesuaikan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. 4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. 5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
10. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Kota Depok.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5
6.Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7.Dinas adalah PD yang membidangi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di Kota Depok.
8.Kepala Dinas adalah Kepala PD yang membidangi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di Kota Depok
9.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota.
10.Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi di Kota Depok.
11.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
12.Dewan Koperasi Indonesia, yang selanjutnya disingkat Dekopin adalah organisasi tunggal gerakan koperasi yang bersifat tunggal, idiil, dan otonom.
13.Dewan Koperasi Indonesia Daerah, yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah Dekopin ditingkat Daerah kabupaten/kota.
14.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 6
15.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi.
16.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
17.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
18.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
19.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Kota untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
20.Penjamin adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya. 7
21.Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Kota bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi.
22.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dengan Pelaku Usaha Besar baik swasta maupun pemerintah.
23.Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.
24.Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
25.Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
26.Koperasi Pemasaran adalah Koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang.
27.Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota. 8
28.Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Koperasi dilaksanakan berdasarkan Prinsip Koperasi yang meliputi:
1. a.keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
2. b.pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
3. c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. e.kemandirian.
(2)Dalam mengembangkan Koperasi , maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
1. a.pendidikan perkoperasian;
2. b.kerja sama antar Koperasi.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kota menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.
(2)Pemerintah Daerah Kota memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi. 9

4.Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 8A, 8B, 8C dan 8D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah Daerah Kota:

a.memberikan kesempatan usaha yang seluas- luasnya kepada Koperasi;
b.meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
c.mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan Badan usaha lainnya;
d.membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 8B

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah Kota:

a.membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
b.mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
c.memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
d.membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi;
e.memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi. 10

Pasal 8C

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 8A, dan Pasal 8B, dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dalam hal masyarakat akan mendirikan koperasi baik koperasi primer maupun koperasi sekunder, terlebih dahulu harus dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
(2)Dihapus.
(3)Prosedur dan Persyaratan Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

6.Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Untuk kepentingan pengembangan dan/atau efisiensi, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain atau beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru.
(2)Pemerintah Daerah Kota merekomendasikan koperasi yang selama 2 tahun tidak mengalami perkembangan baik dari sisi usaha maupun organisasi, kepada Menteri yang membidangi Koperasi untuk menggabungkan atau meleburkan diri dengan koperasi lain. 11

7.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
1. a.keputusan Rapat Anggota;
2. b.Dihapus.
3. c.Keputusan Pemerintah
(2)dihapus.
(3)Dihapus.

8.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi, diumumkan dalam Pengumuman Resmi Pemerintah.

9.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: