DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; sistematika rpjpd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2024
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
13.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045.

BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah sesuai Visi dan Misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

a.mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
b.menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah Kota dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat; dan
c.pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi Dalam konteks perencanaan pembangunan yang diformulasikan dalam dokumen RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, aspek geografi dan demografi merupakan aspek yang sangat penting dalam merancang masa depan kota berkelanjutan. Penjabaran rinci dari aspek geografi, topografi, hidrologi dan klimatologi digunakan untuk memetakan kondisi lingkungan alam sebagai dasar perencanaan pembangunan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah. Selanjutnya aspek demografi yang menyediakan data dan informasi tentang kependudukan dan potensi bonus demografi, dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia. Dengan demikian keseluruhan aspek tersebut bertujuan untuk memberikan data dan informasi yang tepat dalam merumuskan perencanaan dan strategi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis kependudukan dan karakteristik wilayah Kota Depok.

Pasal 4

(1)RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 serta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok.
(2)RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB VI

PENUTUP RPJPD ini disusun melalui tahapan proses perumusan kebijakan dimulai dari identifikasi permasalahan dan isu strategis hingga formulasi kebijakan dengan melakukan analisis secara tematik, holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan. Demikian pula sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional, RPJPD Kota Depok tegak lurus merujuk pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Identifikasi permasalahan pembangunan merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Proses ini berguna untuk mengenali, mendalami dan sekaligus merumuskan permasalahan perkotaan secara mendasar dan permasalahan yang terjadi di masyarakat masyarakat. Dengan merumuskan permasalahan, sumber daya kota dapat dialokasikan secara efektif dan solutif dalam menjawab akar masalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu identifikasi permasalahan juga berguna untuk memastikan tercapainya tujuan pembanguanan berkelanjutan secara fokus dan tepat sasaran. Dalam dokumen ini, identifikasi permasalahan pembangunan Kota Depok akan diuraikan dalam beberapa aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 2 September 2024 WALI KOTA DEPOK, ttd. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 2 September 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, ttd. NINA SUZANA LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT : (11/149/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Kota Depok merupakan kota yang memiliki letak yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta dan berada pada poros kawasan aglomerasi Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur). Dengan posisi ini Kota Depok memiliki peluang serta keunggulan kompetitif dan komparatif, ditinjau dari segi politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Dengan luas wilayah 199,91 km2, Kota Depok dihuni oleh 2.145.400 jiwa penduduk (BPS 2023), dengan karakteristik masyarakat yang sangat heterogen, baik suku, agama, etnis dan golongan. Dalam kurun waktu 25 tahun sejak Depok menjadi daerah otonom pada Tahun 1999, pembangunan di Kota Depok menunjukkan trend yang sangat positif, yang ditandai dengan keberhasilan capaian indikator makro pembangunan seperti meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), semakin tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), turunnya angka kemiskinan, Indeks Gini Rasio dalam kategori sedang, terkendalinya inflasi dan semakin meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai sebuah kota yang mulai tumbuh dan mensejajarkan posisinya dengan kota-kota lainnya di Indonesia, Kota Depok juga menghadapi berbagai tantangan perkotaan sebagai dampak dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, antara lain peningkatan kebutuhan layanan transportasi publik dan konektivitas wilayah, penanganan sampah dan banjir, pengelolaan lingkungan hidup, serta meningkatnya kebutuhan akses terhadap layanan sosial, kesehatan, pendidikan dan pemukiman. Disamping itu, terdapat tantangan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan publik yang dapat menyelesaikan permasalahan perkotaan dan berdampak pada kemajuan pembangunan kota yang berkelanjutan. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien, terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan, iklim investasi yang kondusif dan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, kemajuan dan daya saing Kota Depok, baik dalam tataran kota- kota di Indonesia maupun dunia. Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi sebuah isu strategis regional yang berdampak pada perencanaan perkotaan khususnya daerah-daerah di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur termasuk Kota Depok. Pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi menjadi peluang bagi integrasi kelembagaan koordinatif yang lebih produktif dalam penyelesaian permasalahan kawasan secara terpadu. Selain itu, pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur juga menghadirkan tantangan bagi Kota Depok terutama dalam mengelola dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, terutama dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. Dihadapkan hal diatas, untuk merespon tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan formulasi kebijakan berupa perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) huruf c, Kepala Daerah mempunyai tugas “menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam rangka menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pembangunan, RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 selain untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Depok, juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan, serta sebagai stakeholders utama dalam pembangunan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, adalah pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah atas, pendekatan holistik tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan sebagai perwujudan prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative governance). Guna memastikan harmonisasi RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 dengan agenda pembangunan nasional dan pembangunan Jawa Barat, RPJPD Kota Depok dipastikan selaras dengan visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yaitu Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan”, serta Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045: “Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan”. Selain itu, RPJPD Kota Depok memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, tata ruang, dan perlindungan lingkungan hidup. Sebagai sebuah dokumen yang diformulasikan secara komprehensif, holistik dan kolaboratif dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan kota dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 disusun sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dan aktor-aktor pembangunan dalam merumuskan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, serta sebagai panduan dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan secara berkesinambungan. Dengan adanya panduan ini, diharapkan para pemangku kepentingan dan para aktor pembangunan dapat berperan aktif dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang di Kota Depok. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…